SBY dan AHY Akan Pidato Tanggapi Kudeta Demokrat di Deli Serdang

Ossy menyebut, KLB yang dilakukan kader Demokrat yang dipecat merupakan bentuk kudeta yang melanggar hukum.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 05 Mar 2021, 09:51 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2021, 09:51 WIB
Pake Seragam Demokrat, SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono sebegai Kogasma
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang bendera saat pengukuhan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, untuk Pemilukada dan Pilpres 2019, Jakarta, Sabtu (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bakal mengeluarkan pernyataan terkait Konferensi Luar Biasa (KLB) oleh sejumlah kader di Sumatera Utara, hari ini Jumat (5/3/2021). 

"Pernyataan ini merespons kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Ossy Dermawan dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Ossy menyebut, KLB yang dilakukan kader Demokrat yang dipecat merupakan bentuk kudeta yang melanggar hukum.

"Yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang nyata-nyata melawan hukum yang berlaku. Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY,” ujar dia.

Sebelumnya, Politisi dan pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung Jum'at, 5 Maret 2021. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Langkah AHY Terlambat

Darmizal menjelaskan sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB. Darmizal menyebut langkah DPP Demokrat pimpinan AHY yang dinilainya sudah sangat terlambat.

"Terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," jelasnya.

Dia menilai tindakan AHY selama ini bertindak sembrono saat menuduh adanya kudeta di tubuh partai Demokrat.

Darmizal justru menganggap AHY tidak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

"Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim" tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya