DPR: Transparansi Menkes Terkait Ketersediaan Vaksin Patut Diapresiasi

Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Apr 2021, 14:22 WIB
Diterbitkan 06 Apr 2021, 12:22 WIB
charles
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris (kanan) menyaksikan proses vaksinasi Covid-19. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Terkendalanya pasokan vaksin Covid-19 ke ratusan negara termasuk Indonesia yang membuat laju vaksinasi di dalam negeri tidak bisa seperti sebelumnya, adalah sesuatu yang tak terhindarkan (unavoidable). Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris.

"Hal ini mengingat Indonesia selama ini mengandalkan suplai vaksin dari negara-negara produsen yang kini menerapkan embargo akibat terjadinya gelombang ketiga (third wave) di negaranya masing-masing," ujar Charles dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Dalam kondisi yang tidak bisa dihindari seperti ini, lanjut dia, transparansi dan keterbukaan informasi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait kendala vaksinasi tersebut, patut diapresiasi.

"Sebab, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam negeri," tegas Charles.

Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih di tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas umum yang sudah, atau sedang direncanakan dibuka kembali, seperti bioskop, sekolah, dan sebagainya.

"Third wave yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahwa gelombang baru penyebaran Covid-19 bahkan bisa terjadi di negara-negara penghasil vaksin dengan laju vaksinasi yang cepat sekalipun," jelas Charles.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Harus Bekerja Sama

Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5% dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 181 juta orang.

"Perjalanan Indonesia menuju herd immunity (70% populasi) masih panjang, sehingga kita sebagai warga bangsa harus terus bekerjasama dan bergotong royong, agar kita bisa sama-sama selamat dalam perjalanan panjang ini," Charles menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya