Konflik Tak Kunjung Usai, PKS Usulkan Pemerintah Bentuk Kementerian Papua

Liputan6.com, Jakarta Konflik di Tanah Papua tak menunjukkan geliat penurunan. Hal ini ditandai dengan kabar tewasnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang gugur setelah terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung. Atau bahkan membuat Kementrian Khusus Papua dan Indonesia Timur.

Hal ini menurut dia perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," imbuhnya.

Sukamta menerangkan, Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di Tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.

Pertama, pemerintah diminta melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Agar memberikan keamanan kepada masyarakat Papua.

Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," pungkasnya.