Covid-19 Melonjak, Politikus Gaduh soal RS Khusus Pejabat

Liputan6.com, Jakarta Kasus Covid-19 sepekan ini masih menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sebagai catatan pada Kamis (8/7/2021) terjadi kenaikan 38.391 kasus baru. Namun, Politikus membuat gaduh dengan melempar wacana untuk dihadirkannya RS Khusus Pejabat.

Usulan ini dilontarkan oleh Wasekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw. Dasarnya, karena banyak pejabat yang kini juga kesusahan mencari rujukan RS. Menurut dia, pemerintah lupa memberikan hak istimewa bagi para pejabat di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, banyak rekan sejawatnya meninggal akibat tak mendapat RS rujukan. Bahkan dirinya mengklaim sudah mengemis untuk bisa mendapatkan RS.

Bahkan, Rosaline meminta pemerintah lebih memperhatikan kesehatan anggota Dewan dengan membangun RS khusus pejabat.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline Rabu 7 Juli 2021.

Wacana ini pun mendapat kritikan dari para politikus. Misalnya saja, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai RS khusus pejabat terkesan eksklusif. Karena itu pihaknya menolak usulan PAN tersebut.

"PPP tidak setuju dengan usulan tersebut karena terkesan ekslusif," kata pria disapa Awiek ini lewat pesan singkat, Kamis (8/7/2021).

Menurutnya, pejabat negara sudah punya asuransi kesehatan yang memadai dan harusnya bersyukur memiliki hal tersebut. "Bukankah pejabat punya asurasni, sudah difasilitasi asuransi sudah bagus," kata anggota DPR RI ini.

Awiek menegaskan, rasa keadilan untuk rakyat harus tercermin. Pasalnya, saat ini banyak rumah sakit penuh karena melonjaknya Covid-19. "Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus pejabat negara," ungkap Awiek.

Senada, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, rumah sakit khusus untuk pejabat tidak perlu dibuat.

"Tidak perlu, malah rakyatlah yang harus didahulukan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Rakyat mesti diutamakan," kata dia.

Jazilul menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan itu. Dia bilang, yang dibutuhkan saat ini bukan membeda-bedakan pelayanan, khususnya di masa pandemi Covid-19.

"Kami menolak usulan tersebut karena dapat melukai rasa keadilan ditengah masyarakat. Saat ini Kita perlu kebersamaan dan persatuan, bukan dibeda bedakan pelayanan," ungkap dia.

Menangis Bersama Rakyat

Setali tiga uang, Rahmad Handoyo menilai usulan pembuatan rumah sakit khusus pejabat bukan prioritas. Menurutnya, paling penting saat ini ialah menyelamatkan nyawa rakyat di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

"Agenda nasional prioritas utama saat ini adalah penyelamatan jiwa bencana dengan cara PPKM darurat, itu yang menjadi pikiran kita, segala daya kita fokus kesitu," ungkap dia.

Pria yang duduk sebagai anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan bahwa di saat ini, seharusnya lebih berpihak kepada rakyat. "Saya kira kita ketawa bersama rakyat, menangis bersama rakyat. Saat inilah kita menangis, bersatu padu perang melawan Covid-19," kata Rahmad.

Menurut dia, rasa prihatin kepada sesama rekan adalah wajar. Namun, semua kini harus memberikan pikiran untuk rakyat. "Kita justru prioritas pikirkan adalah untuk penyelamatan rakyat. Saya juga memahami kami di Komisi IX ketika saudara kami yang gugur kami juga pontang panting mencari rumah sakit, ya kami bersama-sama dengan rakyat,"jelas Rahmad.

Sementara, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, usulan adanya RS khusus pejabat berlebihan dan menyakiti perasaan publik.

"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS Khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," kata Willy.

Menurutnya, lebih tepat para anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Bukan justru mengusulkan untuk membangun RS dan menempatkan hak istimewa yang tidak penting.

"Ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR ini terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS Eksklusif. Promosi Pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya," jelas dia.

Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat.

"Tidak perlu ada tindakan istimewa dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada disamping rakyat dalam melalui masa sulit ini," kata dia.

Nurul memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.

"Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu nilainya sama. Semua equal kalau sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang menyatakan tidak perlu statement seperti itu," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan Wakil Sekjen Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat di tengah situasi pandemi Covid-19. Rosaline meminta pejabat mendapat keistimewaan.

Wasekjen DPP PAN, Irvan Herman, mengatakan bahwa yang disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Dia menegaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan pembangunan RS khusus pejabat.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat. Itu usulan perasaan bu dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya menghembuskan nafas terakhir, wafat," kata Irvan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (8/7/2021).

Irvan menjelaskan bahwa sikap PAN menghadapi Pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu seluruh kadernya baik di lembaga eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Sebab di pasal 28 H UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ia juga memastikan bahwa PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak Pandemi Covid-19.

"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari Pandemi Covid-19 ini," tutupnya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya telah memberikan teguran untuk Wasekjen Rosaline Rumaseuw yang mengusulkan adanya RS Khusus Pejabat di tengah kenaikan angka Covid-19 di Indonesia.

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva Yoga dalam keterangan tulis, Kamis (8/7/2021).

Disebut tidak tepat, pasalnya sesuai Pasal 28 H UUD 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.

"Jadi implementasi public services harus adil dan setara," tegas Viva.

Dia juga menuturkan, pernyataan Rosaline didorong akan perasaannya yang masih merasa sedih karena ada sejumlah koleganya meninggal akibat Covid-19 lantaran tak tertangani di rumah sakit.

"Ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkap Viva.

Viva memastikan bahwa Rosaline merupakan sosok yang baik. Hal ini dibuktikan dari keringantangannya jika ada orang yang minta pertolongan.

Untuk itu, lanjut dia masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi Covid 19. Viva Yoga menyatakan bahwa PAN akan terus bersama pemerintah dan masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi Covid-19.

"Hal itu telah dibuktikan dengan partisipasi aktif fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara serta aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat," kata Viva.