Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Anies, Kapolda Metro, dan Pangdam Jaya Rapat Evaluasi PPKM Darurat di Monas

Pemerintah masih melakukan evaluasi sekaligus untuk memutuskan apakah kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 18 Jul 2021, 13:09 WIB

Diterbitkan 18 Jul 2021, 13:09 WIB

Suasana Jakarta di Hari Kedua PPKM Darurat

Warga melintasi Jalan Sudirman pada pemberlakukan PPKM darurat hari kedua di Jakarta, Minggu (4/7/2021). Pemerintah secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota, khususnya penerapan PPKM Darurat.

Pertemuan yang dihadiri unsur pimpinan dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya itu digelar di Taman Monas Sisi Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat.

"Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan pelaksanaan vaksinasi," tutur Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Minggu (18/7/2021).

Menurut Sambodo, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji beserta seluruh jajaran terkait. Pertemuan tersebut digelar tertutup.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Nantinya, evaluasi ini akan menjadi penentuan kebijakan PPKM Darurat ini apakah akan diperpanjang atau tidak. Menurut Luhut, keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat ini diumumkan paling lambat 3 hari ke depan menunggu hasil evaluasi.

"Kami sedang melakukan evaluasi apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan dalam dua tiga hari ke depan kami akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Mobilitas Masyarakat Menurun Selama PPKM Darurat

Suasana Hari Pertama PPKM Darurat di Jakarta

Petugas kepolisian berjaga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai hari ini Sabtu, 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, untuk mengurangi penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 lalu, laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

Dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat dan mengendalikan penularan varian delta, Menko Luhut mengatakan ada berbagai kemajuan di wilayah Jawa-Bali.

"Dari data Google Traffic, Index cahaya malam, ada penurunan signifikan di mobilitas masyarakat. Ini berikan harapan kepada kita untuk delta ini bisa turun," kata dia.Luhut mengatakan, pemerintah akan menambah dana bansos sebesar Rp 39,19 Triliun. Penyaluran bansos akan diserahkan kepada Kementerian keuangan dan Kementerian Sosial.

"Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk menambahkan bantuan sosial sebesar RP 39,19 Triuliun untuk masyarakat," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Bantuan tunai akan disalurkan ke 10 juta penerima manfaat. Kemudian, paket bantuan sembako akan disalurkan ke 18,8 juta KPM sembako.

Rinciannya, bantuan tersebut melingkupi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik untuk daya 450VA dan 900 VA, Bansos Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan Subsidi Kuota Internet.

Selain itu, akan ada tambahan juga untuk insentif nakes dan vaksinasi, pembelian oksigen, serta pembelian 2 juta obat yang akan dibagikan gratis.

"Menghadapi varian delta ini dengan menambah fasilitas rumah sakit itu Cuma solusi sementara, protokol yang ketat dan vaksinasi yang cepat. Saya mohon dengan sangat kerjasama untuk komponen masyarakat," tutup Menko Luhut.