Wagub DKI Sebut Polemik Formula E di Jakarta Dapat Dibahas Secara Musyawarah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap polemik soal rencana akan diadakannya balap mobil listrik atau Formula E yang masuk program prioritas, bisa diselesaikan secara musyawarah.

Hal ini menyusul wacana dari DPRD DKI Jakarta yang ingin menggunakan hak interpelasi terkait Formula E ini.

"Kami berharap masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta bisa dibahas secara bersama-sama, secara bermusyawarah termasuk masalah Formula E," kata Riza di kawasan Jakarta Timur, Jumat (13/8/2021).

Dia menyatakan rencana penyelenggaraan Formula E sudah berdasarkan aturan yang ada. Formula E masuk dalam program prioritas Pemprov DKI Jakarta melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021.

"Kami tunggu saja nanti pengumuman resminya apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini sejauh ini sesuai dengan mekanisme, aturan, dan perundang-undangan yang ada," ucap dia.

Kendati begitu, Riza menyatakan pihaknya tidak akan mencampuri rencana fraksi di DPRD mengajukan hak interpelasi tersebut.

"Kami tidak melarang, tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh partai-partai atau fraksi-fraksi di DPRD," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan Fraksi PSI DPRD akan mengajukan hak interpelasi bersama Fraksi PDI-Perjuangan.

Hal tersebut yakni terkait rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022.

"Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal. Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket," kata Michael dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8/2021).

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 4,48 triliun untuk Formula E dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Yakni bisa berupa bantuan sosial atau bansos untuk jutaan warga DKI.

"Lagi pula revisi Feasibility Study yang direkomendasikan BPK saja belum dikerjakan, kok sudah berani langsung menjadwalkan kegiatan ini? Gubernur Anies tolong jangan tunggangi uang rakyat untuk tujuan politik elektoral pilpres semata," ucap dia.