PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Dukung PTM Terbatas, Puan: Sekolah Tatap Muka Pulihkan Psikologis dan Kognitif Anak

Puan menyebut Kemendikbudristek telah menyampaikan anak-anak cenderung mengalami kognitif learning loss selama mengikuti metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

oleh Yopi Makdori diperbarui 25 Agu 2021, 13:17 WIB

Diterbitkan 25 Agu 2021, 13:17 WIB

Potret Puan Maharani mengahadiri prosesi Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2021). (dok. YouTube Sekretariat Presiden/https://www.youtube.com/watch?v=uPJmNXs-x3s/Gabriella Ajeng Larasati)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada daerah di PPKM Level 1-3.

"Saya menyambut baik rencana daerah-daerah yang turun status menjadi PPKM level 3 untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Karena sekolah tatap muka dapat memulihkan kognitif dan psikologis anak," kata Puan di Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Puan menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyampaikan anak-anak cenderung mengalami kognitif learning loss selama mengikuti metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran secara online yang dilakukan sejak Pandemi Covid-19 dinilai telah mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar.

"Sekolah daring yang terlalu lama disebut mempengaruhi psikologis anak," kata Puan.

Meski begitu, politikus PDIP ini mengingatkan agar PTM harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

"Penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan. Tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tapi juga sampai kesiapan ruang belajar dan toilet sekolah bagi siswa harus sesuai prokes," tutur dia.

Dalam kebijakan terbaru, sekolah tatap muka dimungkinkan dengan kapasitas yang berbeda setiap jenjangnya. Kapasitas yang diizinkan untuk pelaksanaan PTM terbatas adalah maksimal sebanyak 50 persen, kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen, serta PAUD maksimal 33 persen.

"Pemerintah daerah harus membahas secara rinci mengenai skema PTM yang akan digelar, termasuk langkah apa yang harus diambil apabila ditemukan kasus Corona di sekolah," ucap Puan.

Pelaksanaan PTM Perlu Pengawasan Bersama

Puan juga mengatakan, perlu adanya pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PTM. Dia pun menilai, daerah harus memprioritaskan membuka sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba PTM sebelum lonjakan kasus Covid-19 terjadi pada Juni-Juli lalu.

"Sekolah tatap muka terbatas membutuhkan pengawasan bersama dari guru, sekolah, dinas pendidikan, dan dari orangtua murid sendiri agar pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku," ungkap dia.

Puan pun mengingatkan agar pihak sekolah tidak memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila orangtua atau walinya tidak mengizinkan. Sekolah diminta tetap menyiapkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, mengingat sekolah tatap muka juga masih bersifat terbatas.

"Sekolah harus memahami apabila pihak keluarga siswa masih memiliki kekhawatiran jika melepas anak-anaknya kembali ke sekolah karena Pandemi Covid-19 belum berakhir. Saya harap, sekolah bisa memfasilitasi setiap kebutuhan siswa," ujarnya.

Terkait adanya sejumlah daerah berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada 30 Agustus mendatang, termasuk Ibu Kota DKI Jakarta, menurut Puan, Pemda sebaiknya melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara bertahap.

"Pastikan tiap-tiap sekolah sudah siap, termasuk tenaga pendidik yang harus mampu mengajar secara langsung sekaligus daring. Sekolah harus memprioritaskan kepentingan kesehatan dan keselamatan siswa serta guru dan insan pendidikan lainnya," pungkas Puan.

Lanjutkan Membaca ↓