Journal: Joki Kartu Prakerja, Celah dalam Sistem atau Fenomena Saling Bantu?

Jakarta - Laporan tentang joki Kartu Prakerja kembali mencuat. Kali ini datang dari salah satu alumni penerima Kartu Prakerja asal Bantul, Nurul. Ia mengaku beberapa kali bertemu joki Kartu Prakerja di kampung-kampung.

Para joki ini menyasar warga lansia dengan meminjam KTP-nya untuk didaftarkan ke Program Kartu Prakerja dengan iming-iming mendapat uang setiap bulan.

"Kalau yang saya temui itu modusnya mereka memakai KTP dan KK milik Si Mbah-Si Mbah (lansia) sambil diimingi-imingi dapat Rp200 ribu per bulan, seperti bagi hasil," ungkap Nurul ketika berrtemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara alumni penerima kartu prakerja Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (8/10/2021).

Para lansia itu pun tergoda bujuk rayu, karena membutuhkan uang yang dijanjikan para joki sehingga mengizinkan KTP mereka dipinjam. Nurul berharap para alumni Kartu Prakerja dapat mengedukasi masyarakat untuk mendaftar program ini sesuai jalur tanpa melalui joki.

Di media sosial seperti Facebook dan Instagram pun berseliweran akun-akun yang menawarkan jasa joki Kartu Prakerja. Salah satunya akun Instagram dengan nama @jasajokiprakerja yang memiliki 16 ribu followers. Dalam caption unggahan akun tersebut tertera bahwa jasa mereka telah terpercaya sejak tahun 2020.

"Kami siap membantu Anda dalam proses mengurus pembuatan Prakerja sampai pencairan dana dijamin aman, amanah proses cepat dan akan lolos 100%," janji akun tersebut.

Liputan6.com berhasil menemui salah satu sosok yang pernah menjadi joki Prakerja, Okky (namanya disamarkan), yang mengaku beroperasi dari Mei 2020 sampai November 2020. Dia sendiri merupakan alumni program Kartu Prakerja gelombang ketiga. Keputusannya menjadi joki tidak lain karena ingin membantu keluarga dan orang-orang terdekatnya supaya ikut memperoleh dana pemerintah dari Kartu Prakerja.

Dia mendaftarkan kakak, adik, hingga ibunya untuk masuk Kartu Prakerja. Saudara dan teman-temannya juga dia bantu dari tahap pendaftaran hingga mengisi questioner motivasi berisi 25 pertanyaan. Bahkan ada teman yang begitu percaya sampai memberikan password email pribadi kepada Okky demi memudahkannya dalam melakukan pendaftaran masuk Kartu Prakerja.

Menurut Okky, apabila dipersentase, dari total orang yang dia bantu mendaftar ke Kartu Prakerja, setidaknya sekitar 70 persen lolos seleksi. Kebanyakan orang yang minta bantuannya adalah mereka yang tidak mengerti bagaimana mendaftar secara digital sekaligus proses lanjutannya. Selain itu, ada pula yang terlalu sibuk mengurus anak, rumah atau pekerjaan, seperti kakaknya, sehingga perlu bantuan dirinya untuk mendaftar sampai mengerjakan soal-soalnya.

"Karena yang saya bantu itu teman dan saudara, saya tidak mention (sebut) berapa (kasih komisi). Cuma mereka ya tahu lah. Ya kadang mereka kasih. Example (contoh) nih, saya tidak menyebutkan nominal, exactly nominalnya, example minta Rp 100 ribu," ujar Okky kepada Liputan6.com.

"Mereka kasih setiap insentif itu turun. Misalnya, dalam sebulan mereka cair Rp600 ribu, kasih saya Rp100 ribu. Tapi, saya balikin separuh, jadi saya ambil Rp50 ribu saja. Ada yang memang tidak kasih sama sekali, but that's ok. That's fine (tidak apa-apa). Karena saya memang pure-nya membantu saja, tidak ada niat buat cari duit dari situ," bebernya.

Okky juga mengaku tidak mau secara terang-terangan membuka jasa joki daftar Kartu Prakerja. Namun, apabila ada orang yang memang membutuhkannya untuk mendaftar Kartu Prakerja, dia siap membantu.

Di sisi lain, sejak tahun lalu, pihak manajemen Program Kartu Prakerja telah menemukan sejumlah tindak penipuan yang mengatasnamakan program Kartu Prakerja. Salah satu yang terbanyak adalah situs palsu pendaftaran Kartu Prakerja, yang meminta data-data pribadi masyarakat.

Head of Legal Project Management Office Program Kartu Prakerja, Gabriel Mukuan, menyatakan, pihaknya telah menginformasikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar situs-situs tersebut diblokir dan juga melapor ke Bareskrim Polri untuk diselidiki. Gabriel juga meminta masyarakat melapor apabila ada joki-joki yang meminta data secara paksa dan memungut biaya sambil menjanjikan pasti lolos seleksi program ini.

Program Kartu Prakerja sendiri merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Persyaratan untuk bisa mengikuti program Kartu Prakerja tidak sulit yakni, harus Warga Negara Indonesia, berusia di atas 18 tahun, dan tidak sedang sekolah atau kuliah.

Pemerintah membuka program ini sejak April 2020. Hingga saat ini, program Kartu Prakerja sudah melewati gelombang ke-21. Peminat mesti mendaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi masuk jika ada gelombang berikutnya.

Mereka yang lolos seleksi diminta segera membeli pelatihan pertama dengan dana pelatihan Rp1 juta yang sudah disiapkan manajemen. Pembelian pelatihan merupakan salah satu syarat Anda bisa mendapat insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.

Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk meraup untung. Pada tahap pendaftaran program ini, para joki Prakerja biasanya berdalih membantu dengan kesepakatan mendapat komisi. Selain itu, ada pula yang mengiming-imingi jaminan 100 persen lolos seleksi apabila membayar uang jasa di muka.

Jumlah pendaftar Kartu Prakerja mencapai 75 juta orang. Terakhir, pengumuman kelolosan kartu prakerja gelombang 21 sudah diumumkan pada Rabu 22 September 2021. Penerima Kartu Prakerja tersebut tersebar di 514 kabupaten dan kota. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Tata Kelola Carut-Marut

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah, menilai fenomena joki Kartu Prakerja menunjukkan tata kelola yang masih carut-marut. Ia percaya joki bisa dihindari dengan sistem yang lebih baik dan pengawasan ketat.

"Itu kan karena sistemnya. Sistemnya yang terbuka, sehingga memungkinkan ada joki. Semua orang bisa bikin. Jadi misalnya, saya mengerjakan tugas Anda atau pakai KTP Anda, kan bisa," kata Trubus kepada Liputan6.com.

Trubus mengakui, pengawasan dalam sistem Kartu Prakerja yang terbuka memang sulit. Sebab, masyarakat bisa mendaftar dari mana saja. Akan tetapi, pemerintah harusnya bisa membuat aplikasi yang lebih baik, dan melakukan pengawasan lebih ketat.

"Harusnya pengelola atau penyelenggara Kartu Prakerja itu melakukan verifikasi, apakah orangnya sama atau tidak dengan yang mendaftar. Harusnya ada yang mendeteksi misalnya wajahnya. Jadi tidak bisa menggunakan orang lain dan peluang menggunakan jokinya kecil."

Ke depannya, kata Trubus, sistem Kartu Prakerja harus diubah. Hal ini demi meredam fenomena joki yang makin marak. "Joki ini akan tetap muncul karena sifat kartu prakerja yang terbuka. Jadi dikembalikan ke aplikasinya, sistemnya harus dibenahi untuk menuju sempurna."

Trubus juga menyoroti materi yang disampaikan dalam Kartu Prakerja. Menurut dia, banyak yang tidak nyambung dengan minat pesertanya. "Masyarakat sering tidak mengerti, tidak tahu, jadi biar gampang, mereka milih menggunakan joki. Nanti, jokinya yang menjelaskan dan mengerjakan."

Fenomena joki Kartu Prakerja sudah ada sejak tahun lalu.  Joki biasanya menawarkan jasa mendaftar ke program Kartu Prakerja sampai proses pelatihan, dan akhirnya insentif dari pemerintah cair.

Para joki biasanya meminta foto KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga swafoto dengan KTP warga yang memakai jasa mereka. Bayaran untuk joki bermacam-macam, tergantung kesepakatan awal peserta Kartu Prakerja dengan joki tersebut.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Purbasari, menerangkan, terdapat dua jenis joki dalam jasa pendaftaran program Kartu Prakerja. Yang pertama, hanya menawarkan untuk pendaftaran dan yang kedua memberi iming-iming jaminan lolos seleksi 100 persen.

"Tipe kedua adalah joki yang mengatakan, Anda terjamin 100% diterima. Itu definitely penipuan. Karena tidak mungkin, sistem kami, algoritma kami itu bisa menjamin orang," beber Denni.

Waspada Penipuan

Senada dengan Denni, Louisa Tuhatu selaku Head of Communication PMO Kartu Prakerja, menyatakan, kalau ada joki yang meminta uang di depan lalu menjamin pasti masuk seleksi Kartu Prakerja, itu bisa dipastikan penipuan. Masyarakat yang ingin memakai joki untuk mendaftar Kartu Prakerja diminta waspada dan tidak tergoda janji-janji manis pasti lolos seleksi.

Louisa juga mencoba meluruskan terlebih dahulu mengenai joki dalam Kartu Prakerja. Munculnya joki, menurut Louisa, kebanyakan karena platform digital yang digunakan Kartu Prakerja dari mulai pendaftaran sampai proses-proses selanjutnya.

"Kartu Prakerja platform-nya digital M2M (Machine to Machine). Jadi online semua. Ada mungkin masyarakat yang tidak terlalu familiar dengan sistem pendaftaran online, jadi minta bantuan tetangga atau kenalannya," kata Louisa keada Liputan6.com.

"Karena tidak ada orang yang bisa menjamin seseorang masuk Kartu Prakerja. Seleksinya itu dilakukan oleh sistem, bukan oleh manusia. Makanya kalau ada yang menjanjikan, jangan percaya. Ini saya tidak bohong," ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa keberadaan joki tidak membuat program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Sebab, persyaratan mengikuti program itu yakni WNI, berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang sekolah atau kuliah, dan tidak menerima bansos bentuk lain, serta tidak termasuk dalam daftar hitam.

"Daftar hitam itu adalah ASN, anggota TNI/Polri, aparat desa, anggota DPR dan DPRD, Komisaris BUMN dan BUMD. Jadi, kalau syarat penerimaannya seperti itu, tepat sasaran tidak? Konteksnya harus dipahami," tegasnya.

Menurut Louisa, sistem program Kartu Prakerja tidak bisa diakali. Dia bercerita bagaimana teman dan saudaranya minta dibantu untuk lolos seleksi Kartu Prakerja, tapi dia menegaskan tidak bisa membantu, karena sistem yang menentukan lolos atau tidaknya para pendaftar.

Namun, apabila joki itu hanya membantu mendaftarkan warga untuk program Kartu Prakerja, maka tidak bisa dianggap kriminal. Louisa mengambil contoh bagaimana Dinas Ketenagakerjaan menyediakan joki secara gratis untuk membantu mereka yang kesulitan dalam pendaftar program ini. Kemudian, ada pula kejadian warga meminta bantuan tetangga untuk mendaftar lalu diberi komisi atau uang lelah.

"Itu juga joki. Terus mau ditangkap juga? Itu kan membantu. Jadi, kesepakatan antara yang memberi jasa dan yang menerima jasa. Nanti kasih komisi," ucapnya.

Louisa juga sampai saat ini tidak memiliki data apakah ada laporan ke polisi terkait kasus joki Prakerja. Kalaupun ada, menurut Louisa, kemungkinan besar termasuk kasus penipuan dan polisi juga tidak memiliki kewajiban melapor ke Prakerja.

"75 juta itu yang mendaftar, yang punya akun. Tetapi yang lolos seleksi, jadi sudah dicek NIK-nya, dicek KK-nya, itu hanya 20 jutaan. Jadi banyak banget yang gugur," katanya.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah, peran serta masyarakat sangat penting untuk meredam fenomena joki Kartu Prakerja. Masyarakat diharapkan ikut aktif dalam melaporkan jika ada joki-joki yang menawarkan jasanya.

"Animo Kartu Prakerja ini kan tinggi sekali, minat publik tinggi. Tapi, masyarakat juga harus ikut mengawasi kalau ada penyimpangan di lapangan."

Trubus mengatakan, joki Kartu Prakerja sebenarnya bisa dipidana. Karena termasuk bagian dari pemalsuan. Namun, ini juga butuh peran aktif masyarakat dalam melaporkan ke pihak kepolisian.

"Yang jelas, saya pikir Kartu Prakerja ini harus dilanjutkan. Apalagi ini kan kaitannya dengan bansos dan kebutuhan hidup masyarakat. Cuma harus ada pembenahan soal tata kelolanya," ujarnya.

Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, membenarkan bahwa ada penempatan bansos di dalam program Kartu Prakerja. Tujuannya agar WNI yang sedang bekerja tapi pendapatannya berkurang ataupun yang menganggur karena terkena PHK sebagai dampak pandemi, bisa memperoleh bantuan.

Menurut Louisa, niat pemerintah adalah bagaimana dampak pandemi di masyarakat dapat dikurangi sebisa mungkin. Prakerja merupakan salah satu alternatif penyaluran bansos yang bisa menjangkau kelas menengah, karena masyarakat kelas ini tidak tersentuh berbagai jenis bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Beras 10 kg.

Padahal, kata Louisa, masyarakat kelas menengah juga terkena dampak pandemi, sedangkan bansos hanya untuk kategori masyarakat miskin. Kendati ada Bantuan Subsidi Upah (BSU), tapi mereka yang jadi korban PHK saat pandemi juga perlu ada yang membantu.

"Kalau yang sudah di-PHK, tidak bekerja ya tidak tercover oleh BSU. Tidak tercover oleh jenis bansos yang di bawahnya lagi. Siapa yang meng-cover? Ya Kartu Prakerja," tuturnya.