Tekan Kasus Omicron, Luhut Sarankan Kantor Tak Terapkan WFO 100 Persen

Imbauan ini disampaikan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Jan 2022, 18:22 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2022, 18:22 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual pada webinar bertajuk "Investment Electrical Vechicles in Indonesia" pada Rabu (17/11/2021).
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual pada webinar bertajuk "Investment Electrical Vechicles in Indonesia" pada Rabu (17/11/2021). (Sumber: maritim.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau perusahaan mengurangi kapasitas karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

"Kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu ke depan," kata Luhut dalam konferensi pers terkait Omicron di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (16/1/2022).

"Itu saya kira bisa dilakukan assessment oleh kantor masing-masing, khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah," sambung dia.

Selain itu, dia mengimbau seluruh pimpinan lembaga untuk meminimalkan kegiatan rapat secara offline atau luring. Luhut menyarankan agar rapat sebaiknya dilakukan secara daring atau virtual.

"Tidak mungkin juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan assessment sendiri," ujarnya.

 

Prediksi Lonjakan Kasus Omicron

Adapun pemerintah memprediksi puncak gelombang Omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Kendati begitu, Luhut memastikan pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia lebih landai dibandingkan dengan negara lain.

"Sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita," ucap dia.

Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan kesehatan hingga akselerasi vaksinasi. Pemerintah juga mempertimbangkan pengetatan mobilitas masyarakat.

"(Ini) akan kita jadikan opsi terakhir untuk melakukan," jelas Luhut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya