Jokowi: Hitungan Sementara Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan,kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun.

Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," kata Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN Nusantara juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.

Jokowi menyampaikan pemindahan IKN ke luar Jakarta merupakan gagasan lama sejak era Presiden pertama RI, Soekarno pada tahun 1957. Namun, gagal karena adanya pergolakan pada saat itu.

"Saat Presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 1998. Jaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," kata Jokowi.

Pada 2014, dia pun memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu, untuk kembali mengkaji soal pemindahan ibu kota negara. Dari banyaknya usulan, Jokowi akhirnya memutuskan memindahkan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Banyak juga alasan, karena tersedianya lahan yang ada di sini," ucapnya.

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan tabg sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," kata Jokowi.

"Agar dukubgan yang ada betul betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara," sambungnya.