PSI Ajak Warga Kumpulkan Koin untuk Beli Gorden Rumah Dinas DPR

Liputan6.com, Jakarta Partai Solidiratis Indonesia (PSI) berinisiatif untuk menggelar gerakan 'Koin untuk Gorden Rumah Dinas DPR' yang mulai dilakukan 12 sampai 27 Mei 2022.

Adapun gerakan ini merupakan bentuk kritik dari PSI kepada anggota DPR yang menggunakan uang rakyat untuk hal-hal yang bukan prioritas.

"Pengumpulan koin adalah bentuk sindiran terhadap DPR yang tidak sensitif pada penderitaan rakyat selama pandemi," kata Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI Furqan AMC di Kantor DPP PSI Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Menurut dia, sejak PSI sudah menolak rencana pengadaan gorden seharga Rp 43,5 miliar untuk rumah dinas DPR RI. Partainya pun menyayangkan DPR RI belum menghentikan rencana pengadaan gorden mewah, meski banyak kritik berdatangan.

"PSI sejak awal sudah menolak rencana pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR. Sebagai lembaga, DPR belum juga mengubah rencana ini. Ketika pemegang tender dan sejumlah kejanggalan terlihat, kami semakin yakin bahwa ini harus dibatalkan," jelas Furqan.

Oleh sebab itu, kata dia, PSI meminta DPR untuk menyelesaikan urusan gorden rumah dinasnya masing-masing secara mandiri. Terlebih, Furqan menyebut tak semua anggota DPR menempati rumah dinasnya.

"Batalkan proyek pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar ini dan pindahkan anggarannya untuk perbaikan sekolah-sekolah rusak di seantero negeri," ujar Furqan.

Dia menyampaikan pengumpulan koin untuk gorden DPR akan dipusatkan di DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim Nomor 194 Jakarta Pusat. Dalam hal ini, warga diajak menyumbangkan koin rupiah yang nantinya akan diserahkan ke DPR RI.

"Semua warga, kader, partsipan, seluruh rakyat boleh ambil bagian. Dikumpulkan di masing-masing tempat, nanti dikumpul disini, kita antar ke DPR," ucap Furqan.

Sebelumnya, Polemik pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) para anggota DPR RI berlanjut. Kali ini, pemenang tender gorden DPR mendapat sorotan lantaran yang terpilih adalah penawar harga tertinggi sebesar Rp 43,5 miliar.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggaran Rp48,7 miliar gorden rumah dinas dialokasikan untuk 505 unit rumah. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Gorden digunakan untuk 11 ruangan. Lantai satu yang terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.

Sementara di lantai dua untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," jelas Indra.

Indra menjelaskan perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan.

Dia tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yg mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," ujar Indra.

Proses pengajuan anggaran gorden ini, kata Indra, sudah melalui proses pemeriksaan oleh inspektorat utama DPR. Telah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga telah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga. Jadi semua kegiatan itu di samping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," jelas Indra.