Presiden Jokowi Panggil Aktivis 98 ke Istana Merdeka, Bahas Konflik Agraria

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Adapun pertemuan tersebut berlangsung sekitar 80 menit.

Sejumlah aktivis yang hadir antara lain, Politikus PDIP Adian Napitupulu, Mustar Bona Ventura, Fendy Mugni, dan Musyafaur Rahman. Pertemuan itu membahas masalah agraria hingga perekonomian.

"Pertemuan antara aktis PENA 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98) dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, berlangsung kurang lebih1 jam 20 menit," kata Adian Napitupulu kepada wartawan, Jumat.

"Salah satunya (yang dibahas), penyelesaian konflik agraria juga bicara tentang resesi global," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Jokowi memberikan data-data bahwa perekonomian Indonesia saat ini lebih baik daripada negara-negara lain.

Selain itu, Jokowi juga meminta para aktivis aktif berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membantu permasalahan tanah.

"Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementrian termasuk kementrian pertanahan/BPN," jelas Adian.

Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.

Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.

"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.

Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.

"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.

"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima.