Buntut Kematian 10 Warga Sipil di Papua, Anggota DPR Sarankan Pembentukan Markas Militer Permanen

Liputan6.com, Jakarta Sebagai upaya menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih, Papua, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong pemerintah untuk membentuk markas militer secara permanen di Papua.

Menurutnya, langkah tersebut dianggap perlu karena kondisi Papua saat ini belum lepas dari ancaman kelompok separatis. Terlebih lagi, baru-baru ini terjadi situasi mencekam yakni kejadian penembakan di Kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

"Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer," kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7).

Dia mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat.

Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun kecintaan pada NKRI," ujar legislator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.

Dave menyoroti berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustad, pendeta, dan tokoh agama.

Menurut dia, kekerasan tersebut terus berulang tidak ada hentinya namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional.

"Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas," katanya.

Dia menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak-pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain.

Menurut dia, konflik yang terjadi Papua salah satunya karena pemerataan kesejahteraan yang belum merata, misalnya "kue" pembangunan dan kegiatan ekonomi di Bumi Cenderawasih sebagian besar bukan dilakukan Orang Asli Papua (OAP) sehingga menimbulkan kecemburuan dan mendorong aksi kriminalitas.

"Kita lihat secara fakta dan data, seperempat masyarakat di Papua masih di bawah tingkat kemiskinan, literasi masih rendah apalagi di daerah pegunungan. Itu yang menjadi alasan kenapa masih ada konflik yang menyebabkan pertempuran dan pembunuhan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pendekatan di Papua, bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga kultural dan agama agar pemerataan pembangunan, akses pendidikan berjalan dengan baik.

(*)