MKD Sebut Anggota DPR yang Dihubungi Ferdy Sambo dari Komisi III

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md dan Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pernyataan mereka bahwa Irjen Ferdy Sambo menelepon anggota DPR terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Dalam rapat terpisah yang digelar pada Kamis (25/8/2022) itu, baik Mahfud maupun Sugeng membenarkan bahwa Sambo menelepon anggota dewan, dan ada anggota dewan yang menelepon Sugeng terkait kasus Sambo.

Namun, keduanya juga kompak enggan membeberkan nama anggota dewan. Namun, Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyebut dua anggota dewan yang menelepon Sugeng adalah anggota Komisi III.

“Tiga nama disebutkan oleh beliau, tapi saya tak perlu sampaikan. Komisi III semua,” kata Aboe usai rapat bersama Sugeng, Kamis (25/8/2022).

Menurut Aboe, MKD tak akan memanggil dua anggota yang menelepon Sugeng ataupun yang ditelepon Sambo. Menurutnya kasus di MKD sudah dihentikan.

“Sudah sudah enggak apa-apa. Close. Intinya menyangkut yang MKD panggil hari ini Pak Mahfud close Pak Sugeng close,” kata Aboe.

Sementara itu, pada awal penjelasannya ke MKD, Mahfud mengaku dirinya berhak menolak untuk datang ke MKD DPR. Sebab, dia belum pernah menyebutkan siapa anggota DPR yang dihubungi oleh Sambo.

“Karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor gitu siapa, ada terlapor baru diminta kesaksian saya wajib datang,” kata Mahfud di Kantor MKD DPR, Kamis (25/8/2022).

Sambo menyebut terlapor anggota DPR juga tidak hadir dalam rapat MKD. “Terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh Bapak-bapak ini siapa? Itu satu dari sudut prosedur,” kata dia.

Usai rapat bersama MKD dan pada awak media, Mahfud tetap bungkam dan enggan menyebut nama anggota Dewan yang dihubungi Sambo untuk Pra kondisi. “Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan siapa, mungkin yang dihubungi mungkin ada ratusan orang agar percaya kan tidak apa-apa,” kata dia.

Mahfud lantas menjelaskan pernyataannya di suatu media sosial, bahwa Sambo membuat pra kondisi agar beberapa pihak percaya bahwa Bharada E yang membunuh Brigadir J. Pra kondisi itu Sambo menghubungi Kompolnas, Pemimpin Redaksi TV, Komnas HAM, anggota DPR.

“Karena saya yang mengatakan Pak Sambo itu membuat Pra Kondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak membunuh Bharada E. Jadi Pak Sambo membuat kondisi itu manghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Menghubungi Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, anggota DPR, itu yang katakan di media,” kata dia.

Mahfud selanjutnya membuat klarifikasi dengan menghubungi Kompolnas, KomnasHAM dan pemimpin Redaksi. Ketiga pihak tersebut membenarkan telah dihubungi Sambo. Namun, anggota Dewan tidak dapat diklarifikasi dan tidak mengangkat telepon Mahfud.

“Anggota DPR tidak saya hubungi, pertama karena memang dihubungi tidak diangkat, kedua karena itu bukan perbuatan pidana,” kata dia.

Senada dengan Mahfud, Sugeng juga bungkam saat ditanyai awak media soal soal nama, komisi, dan fraksi kedua anggota Dewan yang menelepon dirinya dan berusaha mempengaruhi soal kasus Sambo.

“Mohon maaf nggak bisa saya buka. Jangan fraksi, saya tidak sebut lagi. Komisi saya tidak sebut lagi,” kata dia.

Sugeng menduga kedua anggota DPR itu termakan skenario awal Sambo. “Iya mungkin dia juga dapat suara bohong kan. Dibohongi,l ujarnya.

Selain itu, Sugeng meralat pernyataannya dan menegaskan tidak ada anggota DPR yang terlibat aliran dana dari Sambo. “Tidak ada, tidak,” pungksnya.