Konferensi Tingkat Menteri G20 Angkat 3 Isu Utama Perempuan Terdampak Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan atau G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment/MCWE, sudah dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Agustus di Nusa Dua Bali. G20 MCWE ini merupakan komitmen Indonesia untuk melanjutkan G20 MCWE pada Presidensi G20 Italia 2021.

Penyelenggaraan MCWE 2022 dilatarbelakangi oleh dampak yang menimpa kelompok perempuan akibat pandemi Covid-19. Berdasar kondisi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan tema "Recover Together, Recover Stronger to Close Gender Gap" dengan tiga isu utama dampak yang menimpa kelompok perempuan akibat krisis pandemi Covid-19

"Pertama, Aspek Ekonomi dari Perawatan Pasca Covid- 19; Peluang yang Hilang di Pasar Tenaga Kerja. Lalu kedua, menutup kesenjangan gender digital, dengan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan pekerjaan masa depan. Terakhir, kewirausahaan perempuan dengan percepatan kesetaraan dan percepatan pemulihan," tutur Lenny Rosalin, selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA sekaligus Ketua Umum G20 MCWE 2022.

Tiga isu besar di atas dianggap penting karena dampak yang dihadapi perempuan selama masa pandemi, termasuk di antaranya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Akibat pandemi Covid-19, muncul ketimpangan pada pembagian kerja perawatan tidak berbayar yang menimpa perempuan mencapai 61 persen dibandingkan laki-laki. Selain itu, peran domestik atau rumah tangga lebih banyak dibebankan pada perempuan. Kami juga berharap dalam konferensi ini muncul perhatian yang lebih besar terhadap kelompok perempuan yang mengelola UMKM," ungkap Lenny.

Pertemuan ini juga dihadiri negara-negara anggota G20 dan enam negara undangan. Para peserta G20 MCWE 2022 melakukan identifikasi dan menangkap lanskap global, tren masa depan dan lintasan negara-negara anggota G20 pada isu-isu pemberdayaan perempuan yang terkait pada tiga isu utama. Selain itu peserta juga akan berbagi praktik baik dan pembelajaran negara-negara anggota G20. 

"Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan / MCWE 2022 diharapkan dapat merumuskan dan memperkuat komitmen negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk menetapkan langkah ke depan, mengembangkan tindakan nyata bersama dalam menutup kesenjangan gender, dan mewujudkan pemberdayaan perempuan di 20 ekonomi terbesar dunia," kata Lenny.

Sementara, Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER sekaligus COO PT Infinitie Berkah Energi menambahkan, delegasi perwakilan dari Aliansi G20 EMPOWER di seluruh negara anggota G20 telah sepakat melanjutkan kerja berdasarkan dua pilar.

"Komitmen dari sektor swasta dan rekomendasi kepada pemerintah yang telah diawali dari Kepresidenan Saudi Arabia, diperkuat di bawah Kepresidenan Itali. Kemudian, di bawah Kepresidenan Indonesia kembali seluruh delegasi sepakat aksi akselerasi pemberdayaan dan representasi akses ekonomi perempuan tidak saja untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja di perusahaan besar," ungkap Rinawati.

Namun, juga untuk para perempuan, baik sebagai pemilik usaha juga termasuk tenaga kerja yang berkerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia berharap hasil yang dicapai tersebut dapat ditindaklanjuti dan terukur melalui kolaborasi sektor publik-swasta dan seluruh pemangku kepentingan, program pembangungan yang berkelanjutan.

Aliansi G20 EMPOWER akan terus berfungsi secara berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya, yakni dengan menyatukan dan menguatkan kolaborasi perwakilan pemerintah dan sektor swasta untuk berbagi praktik terbaik.

Serta membahas tantangan dan peluang terhadap pemberdayaan dan akses kepemimpinan ekonomi perempuan di tengah dinamika transformasi kesehatan, ekonomi, transisi energi global untuk pulih bersama serta bangkit lebih kuat.

Sementara itu, krisis global yang tengah melanda sejumlah negara di dunia tak menghentikan negara anggota G20 untuk berupaya memperluas pusat riset dan manufaktur vaksin, terapeutik dan diagnostik (VTD). Upaya ini merupakan agenda utama yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia, '3rd Health Working Group' di Bali pada 22 - 23 Agustus 2022.

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Lucia Rizka Andalusia mengakui ada kekhawatiran berkaitan dengan krisis global terhadap kesepakatan yang akan dicapai pada '3rd Health Working Group.’ Namun, hal itu dinilai tidak terpengaruh oleh krisis global yang terjadi.

Pada pertemuan  'Health Working Group' yang sudah dilakukan dari sesi 1 sampai 3 dengan tema utama Arsitektur Kesehatan Global, kesepakatan final yang akan dicapai bersifat konkret, bukan sekadar deklarasi. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa agenda Presidensi G20 Indonesia harus menghasilkan suatu implementasi yang konkret dan dapat terwujud serta terlaksana. 

“Memang ada beberapa pernyataan-pernyataan terkait dengan krisis global ini ya, tapi karena seperti di awal Bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) telah menyusun Arsitektur Kesehatan Global dengan tiga agenda ‘Health Working Group’ lebih lebih technical implementation, jadi bukan hanya deklarasi-deklarasi, namun kita ingin konkret deliverable-nya (hasil/output)," terang Rizka.

Adapun kondisi global saat ini menurut para pengamat dan pakar dinilai semakin tidak menentu di tengah pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Sebab, fase ini bersamaan dengan terjadinya dinamika global, seperti konflik Rusia - Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat - Tiongkok. Ada juga ketegangan baru di Selat Taiwan dan disrupsi rantai pasok, yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.