83 Warga Mengadu ke Balai Kota DKI dalam Kurun Waktu 3 Hari, Terbanyak Soal Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Sekretariat Daerah DKI Jakarta Andriansyah mengungkapkan, sebanyak 83 warga yang melaporkan permasalahan di meja pengaduan Balai Kota DKI Jakarta sejak Selasa 18 Oktober hingga sampai Kamis 20 Oktober 2022.

“Tanggal 18 Oktober, jumlah pelapor yang masuk kurang lebih sekitar tujuh orang. Kemudian, di tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang, tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang,” kata Andriansyah ketika ditemui di Pendopo Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

Dilihat dari wilayah, pada Selasa, laporan didominasi dari Jakarta Timur sebanyak 29 aduan.

“Untuk tanggal 18 sendiri paling banyak itu ada di wilayah Jakarta Timur. Totalnya ada 29 aduan. Kemudian, aduan yang relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial. Ada pertanahan, PTSL, PDAM, dan lain-lain. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Andriansyah.

Kemudian di hari Kamis, menurut Andriansyah, kurang lebih sekitar 57 aduan dan paling banyak disampaikan untuk wilayah Jakarta Pusat dengan masalah terkait bantuan sosial.

Lebih lanjut, Andriansyah menyebut bahwa alasan masyarakat mengadukan langsung ke Balai Kota karena ingin didengar langsung aduan dan aspirasinya sehingga bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Karena memang ingin didengar secara langsung aduan dan aspirasinya kepada petugas, aparat, baik itu pejabat, termasuk yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat provinsi sendiri,” tambah Andriansyah.

Di aplikasi JAKI, Andriansyah menyebut bahwa rata-rata laporan yang masuk berjumlah 100 aduan.

“Rata-rata 100 lebih per hari melalui JAKI. Semua sudah dikategorikan sesuai dengan basis urusan, isu, bidang, maupun permasalahan,” kata Andriansyah.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan kembali pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta. Program ini pernah dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“InsyaAllah begitu, besok saya melakukan pengarahan kepada pejabat DKI, nanti ada beberapa poin misalnya saya minta perwakilan wali kota setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini nanti bergiliran,” kata Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).

Heru menyebut, pengaduan masyarakat akan digelar setiap hari Senin-Kamis pukul 07.30-09.00 di pendopo atau teras Balai Kota DKI.

“Nanti diatur siapa yang piket jam 07.30-09.00, setelah itu beliau itu membawa apa yang didiskusikan masyarakat pengaduan, untuk didiskusikan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022). Pelantikan dilakukan di Kantor Kemendagri Jakarta.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, acara pelantikan dimulai pada pukul 08.35 WIB. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) RI.

Adapun pelantikan Heru berdasarkan Keppres Nomor 100/P tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Mengangkat Saudara Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun," demikian bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan, Senin.

Reporter: Lydia Fransiscato/Merdeka.com