Masuki Tahun Politik, Masyarakat Diminta Waspadai Kelompok Radikal-Intoleran

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh nasional yang digadang menjadi kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 dinilai harus mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan. Hal ini penting, agar tidak ada kandidat yang menggunakan politik identitas atau politisasi agama serta memanfaatkan kelompok radikal-intoleran semata demi mendapat keuntungan elektoral.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid mengingatkan, seluruh elemen bangsa bisa mengantisipasi munculnya potensi terkait menjelang Pemilu 2024.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang," kata Nurwakhid di sela diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Gambir, Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (20/11/2022).

Dia memastikan, pihaknya akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas dan masuknya ideologi transnasional dalam pesta demokrasi. Upaya tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi BNPT, yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya serta mengkoordinirnya.

Nurwakhid menegaskan, radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama. Karena itu, upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme menjadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja.

"Dibutuhkan peran aktif dan produktif dari seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu mengglorifikasi, untuk menjadi influencer bagi perdamaian, mengamalkan ideologi Pancasila, menghayati kebhinekaan dan NKRI," urai Nurwakhid.

Senada dengan itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan siapapun calonnya, maka haruslah mereka yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga NKRI, merawat kebhinekaan, menjaga integrasi nasional dan mampu melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi.

Petrus meyakini, ancaman gerakan radikalisme dan intoleransi sudah nyata di Indonesia. Bahkan, kata dia, sempat berpeluang merusak keutuhan NKRI dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019.

"Ini yang perlu disadari para kandidat capres 2024 bahwa kelompok radikal dan intoleran akan memanfaatkan setiap momentum politik untuk masuk ke kekuasaan," jelas Petrus yang juga hadir dalam diskusi senada.

Selain kandidat calon presiden, lanjut Petrus, partai politik juga harus memastikan tidak mengusung kandidat capres yang rendah komitmen kebangsaan dan kebhinekaannya. Petrus meyakini, peran partai politik sangat penting karena merekalah yang akan menentukan pasangan capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Parpol punya mempunyai peran besar memastikan Pilpres 2024 digelar secara damai dan aman dengan mengusung pasangan capres-cawapres yang memiliki komitmen merawat NKRI dan kebhinekaan," Petrus menandaskan.