Jokowi Bentuk Satuan Tugas untuk Selesaikan Kesepakatan di KTT G20

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk gugus tugas atau task force untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dan kerja sama selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Hal ini agar hasil kerja sama dari proyek KTT G20 dapat segera dieksekusi.

"Yang berkaitan dengan hasil yang konkret, saya kira juga ini betul-betul ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (28/11/2022).

Dia mengatakan, total ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai USD 238 miliar. Selain itu, kata Jokowi, ada 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai USD 71,4 miliar.

"Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat.

Jokowi mengingatkan komitmen investasi yang didapat dari KTT G20 harus bisa terealisasi di lapangan. Dia mencotohkan kerja sama melalui skema partnership global infrastructure and investment sebesar USD 600 miliar.

"Kemudian USD 20 miliar untuk pengembangan kendaraan listirk berbasis fosil melalui just energy transition partnership ini seperti apa," ujarnya.

"Kemudian juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, Korea Selatan untuk MRT Jakarta. Kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan lain-lainnya, saya melihat ini banyak sekali," sambung Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya satuan tugas untuk mengawal proyek-proyek yang telah disepakati. Dengan begitu, kesepakatan yang dihasilkan terelasiasi di lapangan.

"Perlu segera ada task force khusus, misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya, yang China siapa. Sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita," tutur Jokowi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi sudah menunjuk beberapa menteri sebagai penanggung jawab untuk mengawal hasil komitmen dari KTT G20. Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk untuk mengawal komitmen di bidang investasi.

Kemudian, Menlu Retno Marsudi ditunjuk untuk menindaklanjuti komitmen di bidang politik. Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk mengawal komitmen di luar politik dan investasi.

"Tentunya sekali lagi, seperti pada saat kita melakukan gawe G20 ini akan menjadi kerja keroyokan bareng-bareng untuk menindaklanjuti," ucap Retno.