Dana Masyarakat di Bank Ada Rp690 T, Jokowi: Kita Dorong untuk Belanja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong angka konsumsi dan belanja masyarakat tumbuh dari tahun sebelumnya setelah PPKM dicabut. Dia tidak ingin masyarakat menahan uang untuk belanja.

"Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat rumah tangga di angka 4,93 persen dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul 5,4 persen kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi otomatis juga akan naik, oleh sebab itu, hal-hal berkaitan dengan spending belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan nahan," kata Jokowi di Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Menurut dia, ada Rp690 triliun uang masyarakat di bank pada tahun 2022 yang tidak dibelanjakan. Atas hal itu, Jokowi mendorong masyarakat menggunakan uangnya agar ekonomi tumbuh.

"Tabungan masyarakat di bank di tahun 2022 itu ada 690 T. Dana masyarakat ditahan dan tidak dibelanjakan artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja. Tidak ingin datang ke restoran tidak ingin datang ke mal tidak ingin datang ke toko, belanja, tidak. Lebih baik disimpan di bank, ini tidak boleh," ujarnya.

"Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak banyaknya untuk mentriger pertumbuhan ekonomi kita," sambungnya.

Salah satu caranya, Jokowi meminta pemda-pemda bisa optimal mempromosikan wisata setempat agar masyarakat datang dan mengeluarkan uangnya. Menurutnya, Rp690 triliun uang masyarakat yang hanya disimpan di bank tak boleh disepelekan. Sebab, hal ini tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

"Rumusnya justru kita dorong masyarakat untuk belanja bukan hemat saat ini, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, ada sekitar 3.000 event seni dan olahraga di Indonesia yang digelar pada 2023. Menurut dia, gelaran acara itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi.

"Event seni dan olahraga, diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olahraga dan seni ini bagus untuk ekonomi kita," ucap Jokowi di acara APPSI Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Jokowi meminta Kapolri maupun pemerintah daerah tidak mempersulit izin-izin event tersebut. Sebab, hal tersebut menyangkut belanja masyarakat agar ekonomi berputar.

"Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu gubernur, wagub dan sekda untuk izin izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang di tahan 690 T itu tadi biar itu keluar," ucap dia.

"Tidak apa-apa digunakan untuk nonton konser, nonton sepakbola. Biarkan spending masyarakat, entah makan di warung, PKL, belanja kaos atau event olahraga," sambung Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, masalah yang terjadi adalah izin kepada event organizer (EO) cenderung terlambat. Sebab, izin dari pemerintah baru keluar jelang beberapa hari acara.

"Karena problemnya setelah saya ketemu bersama EO itu kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. 2 hari sebelum hari H izin baru keluar 3 hari sebelum hari H izin baru keluar, saya sudah perintahkan Kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar," ujarnya.

Kepala negara ingin para EO bisa mempromosikan acaranya sejak jauh-jauh hari sebelum acara. Maka dari itu, izin untuk acara seni maupun olahraga jangan dipersulit.

"Syukur bisa 2 bulan sebelumnya sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acara dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya, enggak. Baru 2 hari lalu kita sepakati itu. Sehingga saya minta pemda yang berwenang memberi izin disampaikan agar juga sebulan sebelumnya," jelas Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com