Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Terima Suap Rp1,4 Miliar dari Perusahaan Travel Umroh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima suap senilai Rp1,4 miliar dari perusahaan travel umrah.

oleh Jonathan Pandapotan PurbaFachrur Rozie diperbarui 08 Apr 2023, 06:24 WIB
Diterbitkan 08 Apr 2023, 06:21 WIB
KPK Tahan Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil
Bupati Kepulauan Meranti, Riau periode 2021 s/d 2024 Muhammad Adil ditangkap KPK berikut barang bukti uang sekitar Rp 1,7 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima suap senilai Rp1,4 miliar dari perusahaan travel umrah. Uang suap itu diterima Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sekitar bulan Desember 2022, MA (Adil) menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN (Fitria Ningsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2023) malam.

Alex menyebut Adil menerima suap lantaran turut membantu memenangkan PT Tanur Muthmainnah dalam memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid.

"Karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Alex.

Alex mengatakan, selain dijerat sebagai penerima suap dari travel umrah, Adil juga dijerat dalam kasus dugaan korupsi berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022-2023 dan dugaan pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Selain Bupati Adil, KPK juga menjerat dua tersangka lainnya yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih (FN) dan Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau M Fahmi Aressa (MFA).

"KPK menetapkan tiga tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2023).

Alex mengatakan, Adil sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu MA juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian Fitria sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan M Fahmi sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terjaring OTT

Penetapan tersangka terhadap mereka dilakukan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan lembaga antirasuah. Dalam operasi senyap ini KPK mengamankan secara total 28 orang termasuk ketiga tersangka. Mereka diamankan di tiga lokasi berbeda.

Ke-25 pihak yang turut diamankan selain ketiga tersangka yakni BS (Bambang Suprianto) selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, SR (Suardi) Kadis Pendidikan Pemkab Kepulauan Meranti, ES (Eko Setiawan), Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti.

Kemudian TA (Tengku Arifin) Kadis Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pemkab Kepulauan Meranti, PG (Piskot Ginting) Plt. Kasatpol PP Pemkab Kepulauan Meranti, SF (Syafrizal) Kabag Kesra Pemkab Kepulauan Meranti, SA (Said Amir) Plt. Kadis Perikanan Pemkab Kepulauan Meranti, MW (Marwan), Kadis Perindag Pemkab Kepulauan Meranti.

FT (Fajar Triasmoko) Plt Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti, AS (Ahmad Safii ) Plt. Kadiskominfo Pemkab Kepulauan Meranti, ML (Muhlisin) Plt Kepala BPSDM Pemkab Kepulauan Meranti, IW (Ifwandi) Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Kepulauan Meranti, SK (Sukri), Plt Kadis Sosial Pemkab Kepulauan Meranti.

MK (M. Khardafi) Plt. Sekwan, DL (Dahliawati) Bendahara BPKAD, IT (Istiqomah) Kabid Aset BPKAD, DA (Dita Anggoro) Staf BPKAD, SJ (Sujardi) Staf Administrasi, ADP (Angga Dwi Pangestu) ajudan bupati, RP (Restu Prayogi) ajudan bupati, MN (Masnani) aspri bupati, FM (Fadlil Maulana) ajudan bupati.

Kemudian TM (Tarmizi) Kabag Umum, MY (Mardyansyah) mantan Kadis PU Pemkab Kepulauan Meranti, dan RZ (Reza) swasta atau pemilik PT Tanur Mutmainah (PT TM).

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya