Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo ke Partai, Mahfud: Saya Tak Boleh Mendahului Pengadilan

Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo Mahfud MD menanggapi soal aliran uang dugaan korupsi menara Base Transceiver Station (BTS) apakah mengalir ke partai NasDem. Dia menyebut, hal itu biarkan pengadilan yang membuka.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Mei 2023, 04:20 WIB

Diterbitkan 23 Mei 2023, 04:20 WIB

Mahfud MD dan Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo Mahfud MD menanggapi soal aliran uang dugaan korupsi menara Base Transceiver Station (BTS) apakah mengalir ke partai NasDem. Dia menyebut, hal itu biarkan pengadilan yang membuka.

"Enggak tahu, nanti pengadilan saja. Saya kan tidak boleh mendahului pengadilan," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Mahfud enggan blak-blakan soal dugaan korupsi proyek BTS ini. Yang jelas, penegak hukum tidak pandang bulu mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus itu.

"Ya kan bocoran tidak harus dibocorkan lagi. Biar pengadilan aja yang nanti akan. Anda ikuti aja pengadilannya itu akan terbuka dan fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum," tuturnya.

Mahfud menegaskan, diusutnya masalah proyek BTS bukanlah politisasi. Dia menuturkan, penyidikan pada proyek itu sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022 dan proses hukum terus berjalan.

"Jadi engga ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa," terang Mahfud.

Mahfud Md Ungkap Awal Mula Korupsi BTS Kominfo

Menko Polhukam Mahfud MD Bersama DPR Bahas RUU Perubahan Tentang MK

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahfud mengakui juga mempelajari hal khusus terkait dengan munculnya kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Kominfo. Perihal itu, Mahfud menyampaikan proyek BTS adalah proyek yang sudah direncanakan sejak lama dan penting bagi rakyat.

"Jadi harus diteruskan. Itu (BTS) berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020," kata dia.

Mahfud menambahkan, masalah terjadi saat proyek senilai lebih dari Rp28 triliun tersebut cair sebesar lebih dari Rp10 triliun di tahun 2020-2021.

Namun celakanya, pada Desember saat laporan harus disampaikan penggunaan dananya dan harus dipertanggungjawabkan, nyatanya hingga Desember 2021 barangnya nihil.

"Alasannya Covid, jadi minta perpanjangan, padahal uangnya sudah keluar 2020-2021," kata Mahfud.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com