Food Estate Dinilai Mangkrak, Jubir Anies: Prabowo Harus Pahami Regulasi Ekspor Singkong

Liputan6.com, Jakarta Potongan video calon presiden (capres) Prabowo Subianto terhadap pertanyaan masyarakat terkait solusi ekspor non-tambang dan regulasinya, viral di media sosial X (Twitter). Video itu ramai di bahas lantaran Prabowo dinilai menjawab pertanyaan tidak sesuai konteks yang ditanyakan. 

Hal itu terjadi pada acara Diskusi Perwakilan Kiai Kampung Se-Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023.

"Bapak paparkan jawabannya seperti (ekspor) nikel, biji besi dan segala macamnya. Kalau di Malang mohon maaf, itu tidak ada. Yang ada ketela pohon (singkong) dan lain sebagainya. Itu bisa saja diekspor, tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana regulasinya” kata seorang ibu peserta diskusi.

Prabowo pun menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan adanya kebutuhan sekolah, rumah sakit hingga aspal. Jawabannya juga melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum. Warganet lantas ramai mempersoalkan jawaban Prabowo yang seolah-olah tidak menangkap esensi pertanyaan tersebut.

Polemik itu ditanggapi oleh juru bicara capres Anies Baswedan, Angga Putra Fidian, yang menyebutkan hal itu disebabkan karena ketidakpahaman Prabowo terhadap produksi dan regulasi ekspor singkong.

Angga pun menilai, tidak heran mengapa program food estate yang dipegang Kementerian Pertahanan dengan singkong sebagai salah satu komoditas andalannya mangkrak, karena menterinya  tidak memiliki kecakapan tentang singkong itu sendiri. 

"Pantas jika mangkrak atau gagal, padahal sebenarnya caranya mudah dan sederhana. Kalau penghasil ketela atau singkong mau ekspor ya izinnya diurusin, dinaikin standarnya dengan kemudahan sertifikasi, juga dibantu didaftarin produk-produknya sampai dibantu promosinya ke luar negeri”, ungkap Angga dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Dia mengatakan setiap capres-cawapres pasti punya program yang serupa atau memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Misalnya saja, lanjutnya, pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) memiliki program keberpihakan pada petani atau pengusaha UMKM dengan program jemput bola perizinan dan sertifikasi serta insentif promosi merek-merek asal Indonesia.

"Dengan sistem proaktif atau jemput bola perizinan dan sertifikasi sekaligus pembatasan impor produk luar negeri, akan memudahkan promosi dan penguatan brand asal Indonesia di luar negeri. Hal ini sekaligus akan melindungi produk-produk asal Indonesia di pasar global,” terangnya.

Program-program itu, sambung Angga, merupakan bagian dari strategi industrialisi pangan pasangan AMIN. Selain sejumlah regulasi terkait izin, sertifikasi dan promosi produk lokal, Angga menyebutkan bahwa juga ada program insentif finansial melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

"KUR dengan tingkat bunga rendah juga menjadi bagian dari strategi dan program keberpihakan pasangan AMIN pada pelaku usaha riil dan mikro masyarakat, termasuk petani singkong misalnya”, ujar dia.

Dengan program dan strategi yang didasari niat serius dan realistis alias tidak muluk-muluk, lanjut Angga, pasti akan mampu mengubah pola pikir masyarakat. 

Pelaku usaha mikro dan riil, sambungnya, akan lebih yakin dan percaya diri untuk meningkatkan produksi karena ada beragam kemudahan, dukungan dan perluasan regulasi.

"Pasti akan ada perubahan pola pikir di masyarakat. Optimis setiap skala produksi, singkong misalnya, pasti akan terserap pasar karena integrasi sektor dari setiap program tersebut. Dari sekadar proyek pemerintah seperti “food estate”, menjadi proyek mengentaskan persoalan para petani”, tutup dia.