Respons Istana soal Kabar Menteri dari Parpol Pengusung AMIN Bakal Mundur

Liputan6.com, Jakarta Beredar kabar bahwa menteri-menteri dari partai pengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak ingin menanggapi terlalu jauh mengenai kabar itu. Dia meminta wartawan mengonfirmasi langsung ke Fahri Hamzah dan partai politik yang dimaksud.

"Saya tidak ada tanggapan khusus terkait isu ini. Silakan tanya langsung ke Pak Fahri Hamzah atau ke partai-partai yang disebut-sebutnya," kata Ari Dwipayana lewat pesan tertulis kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Sebelumnya, kabar para menteri dari partai pengusung Anies-Muhaimin mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri Hamzah lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12/2023).

Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan menyebut sikap para menteri akan disampaikan calon presiden nomor satu Anies Baswedan pekan ini.

"Baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini," kata Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, sikap para menteri-menteri dari partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin itu untuk memantapkan posisi mereka sebagai oposisi.

"Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti," ucap eks Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.

Partai NasDem membantah akan menarik mundur kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. NasDem menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatannya.

Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan akan mengumumkan bahwa partai pendukungnya menarik menteri dari pemerintahan Jokowi.

"Tidak benar," kata Ketua DPP Partai NasDem, Charles Meikyansyah, kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Charles menegaskan, NasDem akan menjadi partai pendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan. Sehingga tidak ada rencana untuk menarik menterinya dari kabinet Jokowi.

"Kita pendukung Jokowi sampai akhir masa jabatannya," tegas Charles.

Saat ini Partai NasDem masih punya satu kader yang berada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann (LHK) Siti Nurbaya.

Sebelumnya, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya bakal tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir jabatan. Meskipun, dua menterinya di kabinet Indonesia Maju sudah dicopot karena terjerat kasus korupsi.

"Ketua Umum (Surya Paloh) belum ada perintah untuk menarik diri dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum konsen bahwa tetap mendukung Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," kata Sahroni dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

Sahroni menyampaikan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkomitmen mendukung kepemimpinan Jokowi, meskipun tidak lagi tersisa menteri NasDem dalam kabinet.

"Itu perintah ketua umum. Jadi enggak ada urusan pokoknya, ketua umum tetap konsennya adalah dukung Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," ujar Sahroni.

Dua Menteri Asal NasDem Terjerat Korupsi

Jelang pemilu 2024, ada dua menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju yang tersandung kasus dugaan korupsi. Antara lain Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Johnny G. Plate.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebelumnya menjabat Menteri Pertanian. Dia mengundurkan diri dari jabatan Mentan karena terlibat dalam kasus pemerasan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Proses hukum terhadap SYL pun sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan Johnny G. Plate dulunya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Johnny G. Plate diberhentikan dari jabatannya sebagai Menkominfo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Johnny terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com