AHY Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, SBY Bersyukur Demokrat Kembali ke Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY mengatakan pelantikan ini sekaligus menjadi momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

Dia menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merasa bersyukur Partai Demokrat dapat kembali ke pemerintahan.

"Beliau (SBY) tentunya juga bersyukur karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum bersejarah," ujar AHY usai pelantikan di Istana Negara Jakarta.

AHY meyakini hal yang diperjuangkan Partai Demokrat akan dapat terealisasi apabila bergabung ke koalisi pemerintah secara langsung. AHY menyadari bahwa kebijakan diputus di tingkat pemerintah.

"Alhamdulillah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," ujar AHY.

AHY menuturkan penunjukan dirinya sebagai Menteri ATR/BPN menjadi langkah baru bagi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

Dia berharap bergabungnya Partai Demokrat ke kabinet jokowi bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan," ucap AHY.

AHY menyadari bahwa perlu adaptasi bagi Partai Demokrat bergabung di kabinet, karena sudah lama berada di oposisi. Namun AHY tak menjadikannya sebagai beban.

"Tidak, tidak secara khusus. Tapi memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan eksekutif maupun legislatif," pungkas AHY.

Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Mengangkat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.

Usai pelantikan tersebut, Jokowi menuturkan, pihaknya memberikan tempat kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN melihat dari latar belakang pendidikan dan karier politik AHY. Oleh karena itu, Jokowi tak ragu memberikan tugas menteri ATR kepada AHY.

"Berkaitan dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, beliau ketua umum Partai Demokrat. Beliau juga alumni akademi militer dan pendidikan dari Nanyang Technological University (NTU) dan Harvard University, Webster University. Saya kira tak ragu berikan tempat untuk Kementerian ATR/Kepala BPN, ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ada tiga hal yang disampaikan kepada AHY sebagai Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi meminta agar sertifikat elektronik harus didorong lebih masif.

"Target HGU karbon trading berkaitan dengan PP karena banyak yang ingin masuk. Ketiga berkaitan 120 juta PTSL (program pendaftaran tanah sistematis lengkap) itu harus kita selesaikan," kata Jokowi.

Merapatnya Partai Demokrat ke kabinet Jokowi, membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai oposisi.

"Kami ucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang sudah resmi masuk kabinet. Bagi kami, di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Dan kami memilih jalan di luar pemerintahan," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, posisi oposisi sama-sama terhormat dan menjadi penyeimbang dan menjaga proses check and balances di pemerintah.

"Hingga saat ini kami ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, demokrasi tetap sehat karena ada proses check and balances," pungkasnya.