PKB Setuju Usulan PKS soal Ada Pilkada Tingkat Wali Kota Jakarta di RUU DKJ

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melempar usulan agar dibentuk DPRD tingkat II serta adanya Pilkada di tingkat wali kota dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid saat ditemui usai silahturahmi dan buka puasa bersama dengan Partai NasDem DKI Jakarta, dan DPW PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) malam.

"Setuju (ada pembentukan DPRD tingkat II dan Pilkada wali kota), setuju," kata Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, pihaknya mendukung usulan tersebut karena usai RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status. Sehingga, dia menilai pembentukan DPRD tingkat II serta Pilkada di tingkat wali kota sah-sah saja diterapkan.

"Setuju dong, iya kan khususnya (status Jakarta sebagai ibu kota negara) udah hilang," ucap Hasanuddin.

Oleh sebab itu, kata dia, tak ada keraguan bagi PKB untuk mendorong usulan PKS. Terlebih, Hasanuddin bilang PKB juga tegas menolak gubernur dan wakil gubernur Jakarta usai tak jadi ibu kota ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

"Dorong (usulan PKS), PKB udah dorong untuk pemilihan gubernur (langsung)," kata dia.

Usulan PKS

Diketahui, Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoiruddin, mendorong adanya lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut dengan DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota usai Jakarta tak lagi berstatus ibu kota negara.

Menurut dia, DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota dibutuhkan usai Jakarta tak lagi berstatus ibu kota, dan aturan tersebut wajib tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

"Kita berkepentingan terhadap RUU DKJ yang sedang dibahas di DPR RI. Ada beberapa yang kita kritisi pertama kekhususan di Jakarta jangan sampai berbeda dengan kekhususan di Papua, di Yogja, sama di Aceh di mana di daerah yang saya sebut tadi mereka ada pemilihan langsung wali kota, juga ada pemilihan langsung DPRD 2," kata Khoiruddin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Menurut Khoiruddin, kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh. Terlebih, kata dia, Jakarta memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

"Jakarta yang penduduknya 9,8 juta lebih besar ketimbang Yogja ya jangan sampai di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota dan DPRD 2. Itu harapannya," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata dia, PKS tak setuju RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Khoiruddin menyebut, pemilihan langsung harus tetap dipertahankan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut memberikan tanggapan terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini sedang dibahas Pemerintah Pusat. Anies menginginkan RUU DKJ dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta.

"Menurut saya yang penting RUU ini disusun untuk menyelesaikan problem yang ada di kawasan Jakarta. Jadi kita lihat ada persoalan tanah," ujar Anies kepada Liputan6.com, Jumat (15/3/2024).

Adapun persoalan tanah yang terjadi di Jakarta, seperti Kampung Akuarium, Bukit Duri, dan Kampung Bayan. Dengan adanya kewenangan kepala daerah diyakini dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

"Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah," ucap Anies.

Anies menjelaskan, adanya UU yang spesifik bukan tidak mungkin persoalan yang ada di Jakarta dapat diselesaikan dengan baik. Anies menekankan, penyelesaian masalah tersebut bukan soal siapanya yang ditugaskan atau yang ditunjuk atau dipilih saja, namun bagaimana RUU DKJ menyelesaikan persoalan di Jakarta.

"Jakarta ini bukan cuma pusat perekonomian tapi juga kebudayaan. Saya mengharap dari RUU ini ada pengaturan endomen, dana abadi untuk kegiatan kebudayaan sehingga Jakarta sebagai pusat kegiatan kebudayaan juga bisa maju dan bidang kebudayaan banyak sekali," jelas Anies.

Adapun persoalan lainnya di Jakarta yakni pembangunan infrastruktur dasar, seperti soal air. Anies mencontohkan air minum di Jakarta pasokannya berasal dari luar daerah.

"Air minum di Jakarta pasokannya dari luar, wilayahnya di luar jakarta. Jadi kembali kepada pesan pertama saya RUU ini perlu menjadi solusi atas problem yang selama ini ada," terang Anies.

Anies mengungkapkan, transportasi dan pembangunan infrastruktur dasar perlu, kewenangan yang luas bagi pemangku wilayah untuk dapat mengatasi persoalan. Anies tidak ingin RUU DKJ membuat problem baru di Jakarta.

"Jangan sampai RUU ini membuat problem baru yang sulit penerapannya, selama ini kan ada badan kerja sama antar pemerintah daerah di jabodetabek nah ini bisa dioptimalkan kewenangannya," ungkap Anies.