Sekjen Gerindra Akui Parpol Koalisi Prabowo-Gibran Sudah Mulai Bahas Formasi Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui memang sudah ada pembicaraan mengenai formasi kabinet atau jatah kursi menteri untuk partai-partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Ya pembicaraan tentang itu dari partai-partai pendukung sudah mulai ada," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/5/2024).

Namun demikian, Muzani menyebut belum mengetahui bagaimana pembagian jatah kursi menteri tersebut. Sebab, yang tahu adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai.

"Tapi tentang jumlah saya terus terang tidak mengikuti, itu sepenuhnya hak, itu sepenuhnya pembicaraan antara Ketum partai koalisi dengan presiden terpilih saya belum intip pembicaraan itu," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN Saleh Daulay meyakini PAN bisa mendapatkan lebih dari empat jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Saleh yakin karena PAN konsisten mendukung pencalonan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Anggapannya dianggap doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa," kata Saleh kepada wartawan, dikutip Rabu 22 Mei 2024.

Saleh mengatakan, PAN sudah tiga pemilu mendukung Prabowo. Dua kali, PAN tidak dapat apapun dan berada di luar pemerintahan.

Karena loyalitas itu, PAN yakin Prabowo akan mempertimbangkan memberikan kursi lebih kepada partai berlambang matahari ini.

"Kita dua periode kosong loh nggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal hal seperti ini gitu," imbuhnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, bahwa PAN tidak akan mengintervensi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan kursi menteri.

"PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden," imbuh dia.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com