MRP Minta Jokowi Agar Kepala Daerah Dijabat Orang Asli Papua

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta agar kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua. Hal ini disampaikan MRP saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Kami sampaikan juga tadi bahwa kami minta supaya besok juga pemilihan serentak ini bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota kami minta untuk orang asli di Papua," kata Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua, Agustinus Anggaibak kepada wartawan usai pertemuan, Rabu.

Menurut dia, pemerintah pusat telah memberikan otonomi khusus kepada Papua. Sehingga, anggaran disalurkan langsung melalui kabupaten/kota, bukan provinsi.

"Sehingga kami minta Bapak Presiden, Bapak Menteri agar bupati wakil bupati gubernur wakil gubernur adalah orang asli di Papua," ujarnya.

"Dan harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan dan bisa memberikan pendapat dari Bapak Presiden dan juga jajarannya," sambung Agustinus.Disisi lain, dia memastikan keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Papua. Agustinus menututkan Majelis Rakyat Papua siap menjaga keamanan di Papua.

"Untuk Pilkada Serentak Papua aman, tidak ada masalah. Papua aman, yang kalau dari sisi keamanan yang bisa aman dan tidak itu adalah kewenangan keamanan. Artinya aparat keamanan yang bisa menjelaskan bahwa aman dan tidak," tutur dia.

"Kalau kita, kita menyampaikan sebagai lembaga kultur kami merasa bahwa Papua itu aman, tidak ada masalah," imbuh Agustinus.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima enam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024). Mereka meminta agar pembangunan Istana Negara di Kota Jayapura, Papua segera dilakukan.

"Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019. Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata Ketua MRP Provinsi Papua, Nerlince Wamuar kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Dia mengatakan, keberadaan Istana Negara di Kota Jayapura, Papua akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, masyarakat Papua tak perlu ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

"Contoh hari ini kami orang Papua, ketua-ketua MRP datang ke Jakarta, tapi kalau ada kantor Istana Presiden di Papua, di Jayapura. Kami tidak perku datang kesini. Kami tunggu saja Bapak Presiden di Jayapura," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik usulan tokoh Papua agar dirinya membangun Istana Kepresidenan di Papua.

Perwakilan tokoh Papua menyebut, bahwa pihaknya sudah mengalokasikan 10 hektare tanah untuk pembangunan Istana di bumi cenderawasih.

"Mengenai Istana Presiden, yang di sana itu kan sulitnya tanah, bener 10 hektare gratis? Benar sudah ada?" seloroh Presiden Jokowi dan disambut tawa hadirin di Istana Negara, Selasa (10/9/2019).

Jokowi lalu berbicang dengan beberapa menteri yang menemani Presiden menyambut para tokoh Papua.

"Mudai tahun depan Istana akan dibangun di sana," kata Jokowi.