DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov Usai Sebut Jakarta Butuh Rp600 T untuk Jadi Kota Global

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan Jakarta untuk menjadi kota global.

Pasalnya, menurut Wibi, anggota dewan belum menerima paparan lengkap ihwal kebutuhan hingga Rp600 triliun yang diperlukan Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global usai tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

"Tapi kami DPRD DKI Jakarta belum diberikan paparan lengkapnya Rp600 triliun itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh Pemprov," kata Wibi saat dihubungi, dikutip Rabu (10/7/2024).

Wibi juga merespons mengenai jauhnya kebutuhan Rp600 triliun tersebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Jakarta. Adapun Jakarta diketahui hanya mempunyai APBD sebesar Rp80-84 triliun.

"Gap yang jauh itu tentu Jakarta tidak bisa berharap dari APBD saja. Perlu pembahasan yang mendetail dari mana sumber pendapatan lain ya untuk menutupi target kota Jakarta sebagai kota global," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, butuh anggaran Rp600 triliun bagi Jakarta untuk bertransformasi menjadi Kota Global usai melepas statusnya sebagai ibu kota negara.

Hal ini disampaikan Joko dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara luring dan daring di Jakarta.

"Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko melalui siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, dikutip Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Joko menyampaikan saat ini Jakarta hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp80-84 triliun. Hampir 30 persen APBD itu digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos), 34 persen untuk belanja pegawai, dan 19 persen untuk belanja modal.

"Gap antara kebutuhan anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," ucap Joko.

Oleh karenanya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor, sehingga cita-cita Jakarta usai melepas status ibu kota menjadi kota global bisa terwujud.

Lebih lanjut, Joko bilang Jakarta punya perbedaan dengan provinsi khusus lain di Indonesia, seperti Yogyakarta, Papua, Aceh. Jakarta tidak mendapatkan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan bersinergi didukung oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan," ujarnya.