Prabowo Diyakini Bisa Bawa Ekonomi Indonesia Bertumbuh, Berani Evaluasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut mempunyai tantangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Salah satunya soal pertumbuhan ekonomi yang dibayangi risiko perlambatan.

Meski demikian, pengamat ekonomi Piter Abdullah yakin Prabowo masih dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah lebih baik.

"Kita semua sebenarnya, seharusnya sama optimisnya, secara kalau dilihat dari prasyarat untuk tumbuh tinggi kita memiliki semua prasyarat itu," kata dia, Rabu (24/7/2024).

Menurut Piter, memanfaatkan kekayaan Indonesia di bawah ini, harus dikelola dengan baik dibarengi dengan inovasi. Karena itu, Prabowo harus memiliki terobosan dan strategi yang tepat untuk mendongkrak perekonomian yang fantastis itu.

"Benar kita punya potensi, benar kalau kita itu mampu untuk tumbuh 8%, tetapi pertanyaannya adalah 'how' kita mewujudkan pertumbuhan 8% tersebut? Itu yang kita tunggu jawabannya dari Presiden Prabowo nantinya,” kata Piter.

Prabowo, kata Piter, harus berani mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan ekonomi yang selama ini baru tumbuh sekitar 5%.

"Harus ada evaluasi dulu koreksi dulu terhadap apa yang sudah terjadi selama ini, karena potensi itu ada sudah dari dulu kalau sampai sekarang itu kita tidak mampu untuk tumbuh tinggi itu berarti dalam kebijakan ekonomi kita selama ini ada yang salah," kata dia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa terdapat 5 tantangan yang perlu diperhatikan pemerintahan baru terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Prabowo-Gibran.

Tantangan pertama, adalah defisit APBN dengan proyek era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan.

"Pelebaran defisit APBN karena warisan proyek era (Presiden) jokowi yang harus diselesaikan, suntikan modal ke BUMN dan belanja operasional seperti belanja pegawai dan barang yang semakin besar," ungkap Bhima kepada Liputan6.com, dikutip Rabu (24/7/2024).

Tantangan kedua, adalah terkait rasio pajak. Bhima menyebut, rasio pajak berisiko turun sejalan dengan tekanan pada sektor komoditas, belum optimalnya kepatuhan wajib pajak kakap dan sektor digital.

Selanjutnya juga ada tantangan utang yang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp. 800 triliun yang harus dibayar Pemerintahan baru Prabowo Subianto.

"Sehingga mempersulit manuver anggaran untuk program baru seperti makan siang gratis," bebernya.

Adapun pertumbuhan ekonomi yang dibayangi risiko perlambatan karena mitra dagang ekspor, salah satunya China sedang menurunkan permintaan.

"Investasi makin selektif karena masih tingginya suku bunga dan risiko geopolitik," jelas Bhima.

"Diharapkan menteri ekonomi dan keuangan (Pemerintahan baru) Prabowo bisa lebih rasional dan berkata 'tidak' untuk program yang terlalu memakan anggaran besar," tambahnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama 5 tahun masa kepemimpinannya Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan sulit tercapai, bila permasalahan struktural ekonomi Indonesia tidak dibenahi.

"Karena permasalahan ini, selama dua periode Presiden Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Target Jokowi saat masa kampanye Pilpres pada 2014 silam pun tak pernah tercapai, yakni membuat ekonomi Indonesia tumbuh 7%," kata Ibrahim.