Mampukah Prabowo Wujudkan Mimpi Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Bahkan, Prabowo bertekad melampaui angka tersebut.

Kendati demikian, jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, banyak pihak menilai target ambisius itu tak realistis. Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda, menyebut target tersebut sebagai kehaluan dari pikiran Presiden terpilih.

"Target tersebut bukan mimpi siang bolong, namun merupakan sebuah kehaluan dari pikiran presiden yang disusupin oleh data surga yang pada akhirnya menimbulkan delusi," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, jika dilihat dari sejarah Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen. Melainkan paling mentok Indonesia pernah mencapai angka 7 persen.

Hal itu berdasarkan dari data BPS, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021dibanding kuartal II-2020 (yoy) mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen.

"Dari historical data, tidak kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Mentok 7 persen terjadi ketika low based effect oleh pandemi," ujarnya.

Ia melihat k depan Indonesia tidak ada lagi mengalami low based effect lantaran kondisi saat ini sudah normal. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sama menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, namun pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh rata-rata 5 persen.

"Itu saya sudah syukur bisa tumbuh 5 persen. Ini 8 persen, saya ragu Prabowo halusinasi menyebut angka tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kebijakan pemanfaatan ruang laut diyakini akan berkontribusi signifikan dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain berisi sumber daya alam perikanan, ruang laut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital maupun penempatan infrastruktur energi baru terbarukan yang menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Dan yang harus menjadi catatan, SKKL ini menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan atau menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, misalnya kabel laut, itu tentu akan berkontribusi pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya kita sudah support,” ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin saat menjadi pembicara dalam Forum Indotelko di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut, penggelaran kabel maupun pipa bawah laut harus dilakukan sesuai koridor untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut lainnya. Misal untuk kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.

Doni menambahkan, ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan. Seperti diketahui, pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan infrastruktur energi baru terbaru sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maupun menjaga keberlanjutan.

“Kemudian dari sisi elektrifikasi. Banyak sekarang ini yang memanfaatkan ruang laut untuk kabel listriknya. Jadi apa peran KKP? Nah dengan adanya regulasi yang sudah dibuat tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya,” ungkap Doni.

Optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi pun sangat terbuka lebar mengingat letak geografis Indonesia yang stragegis. Misalnya laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut dari Amerika Serikat menuju Singapura, melalui perairan Sulawesi. Belum lagi persoalan geopolitik di Laut China Selatan yang membuat perairan Indonesia menjadi pilihan operator untuk menggelar SKKL.

Senada, Sekjend Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri mengakui besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebagai negara bahari, Indonesia memilki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar.

Namun untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu adanya digitalisasi. Teknologi dinilainya dapat dipakai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan, pengawasan, hingga distribusi bantuan pemerintah ke masyarakat nelayan yang tepat sasaran.

“Tentunya sangat mampu karena laut Indonesia sangat kaya. Ini tentu belum dieksplorasi secara optimal. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk digitalisasi dari sisi perikanan. Digitalisasi bisa membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudian dari sisi KKP, bisa melihat daerah-daerah mana yang memiliki banyak potensi perikanan melalui teknologi AI,” bebernya.

Sementara itu, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut, menjelaskan strategi pemerintah ke depan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui program pemerintah, BUMN, hingga peran swasta dari skala besar hingga UMKM. Program digitalisasi pun menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

“Apa saja program yagn akan dikerjakan? Contohnya AI data center. Ini adalah opportunity yang sangat besar buat kita. Ada juga carbon capture and storage, kemudian revitalisasi hulu migas, lalu ada program hilirisasi, dan lainnya. Lalu pembangkit EBT, transmisi listrik, dan lainnya,” beber Yuza.