Rencana Sidang Kabinet Perdana Jokowi di IKN, Simbol Proyek Tak Gagal?

Liputan6.com, Jakarta - Sekretariat Presiden menggeber persiapan rapat kabinet perdana yang rencananya digelar di IKN pada 30 Juli 2024. Selain kursi, perabotan pendukung aktivitas Jokowi seperti meja dan lampu, sebagiannya diangkut dari Istana Kepresiden Jakarta menuju Kantor Presiden IKN di Kalimantan Timur.

"Sudah, sudah sedang berjalan (furnitur), kantor presiden kita udah siapkan. Kursi-kursi yang dibutuhkan," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana itu bakal terealiasasi jika persiapan sudah benar-benar matang. Terutama terkait infrastruktur yang menunjang aktivitas rapat.

"Kalau kursinya belum ada gimana mau duduk, masa lesehan, sidang kabinet lesehan," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Meski begitu, Jokowi tidak ingin memaksa untuk segera berkantor di IKN. Dia khawatir bila terburu-buru, malah membuat kualitas pembangunan menurun.

"Semuanya, kesiapan di IKN dan kita tidak mau maksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar benar siap ya saya akan masuk," tegasnya.

Rencana Jokowi berkantor di IKN sudah santer terdengar sejak 3 Juni 2024 lalu. Kala itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN pada Juni atau awal Juli, setelah pasokan air baku tersedia.

Namun rencana itu melesat. Jokowi pun akan mengunjungi IKN pada 28 Juli dan menginap selama dua hari, sebelum rencana rapat kabinet digelar.

Menurut Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono, agenda itu menyiratkan pesan bahwa pembangunan IKN masih terus berlangsung. Sidang kabinet ini disebutnya menjadi langkah awal pemerintahan baru era Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Ini jelas sekali Pak Jokowi ingin memberi sinyal kepada masyarakat bahwa pembanguna IKN masih on the track, dan berharap bahwa adanya bukti berlangsungnya rapat kabinet, pembangunan ini akan dilanjutkan ke pemeirntahan berikutnya, terutama apabila dalam rapat kabinet presiden terpilih Pak Prabowo juga ikut rapat," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Namun begitu, Ia berharap jangan sampai agenda tersebut hanya sebatas simbolis semata. Jokowi harus memastikan bahwa substansi pembangunan IKN benar-benar menunjukkan progres yang baik, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih.

"Jangan sampai nanti menyesatkan masyarakat, bahwa secara fisik mungkin sebagian dari kantor presiden sudah jadi, tapi substansinya terpenuhi nggak, apakah kantor itu benar-benar bisa digunakan perkantoran sehari hari atau tidak, terutama dalam menggelar rapat kabinet, dalam melaksanakan operasional pemerintah," ucap dia.

Ia tidak mempermasalahkan Presiden beserta jajarannya menggelar pertemuan penting tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan juga keberadaan pejabat birokrasi yang berada di bawah mereka. Karena mesin penggerak birokrasi bukan hanya berada di pundak jajaran eksekutif.

"Bagaimana dengan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya karena mereka yang menggerakkan mesin birokrasi, pejabat eselon satu, dua, apakah mereka sudah punya gedung yang layak, penginapan yang layak, sehingga mereka bisa turut membantu prsiden. Karena tidak mungkin menggerakkan mesin birokrasi dengan mengandalkan presiden, wapres, dan menteri saja," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ada kode tertentu dari rencana rapat kabinet perdana Jokowi di IKN. Dia mengatakan kesan pertama yang muncul ialah bahwa Ibu Kota Negara yang selama ini di Jakarta sudah pindah ke Kalimantan Timur.

"Tapi sebenarnya keliru cara berpikirnya. Harusnya kan perangkatnya dulu yang pindah ke sana, kementerian lembaga dulu yang pindah ke sana, baru presidennya belakangan. Kalau ini kan nggak, birahi politik Pak Jokowi, kepentingannya lebih banyak kepada pencitraan saja," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, rapat kabinet di IKN menjadi bukti bahwa proyek strategis nasional ini tidaklah gagal. Meski selama ini diakuinya baru 15 persen saat nanti HUT ke-79 RI digelar. "Ini kan menunjukkan kegamangan, keragu-raguan saya melihatnya," kata dia.

Trubus mengaku mendapat informasi terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Dia menuturkan, dari bocoran yang diterima, tim Prabowo masih simpang siur mengindikasikan bahwa program-program PSN itu agak dikurangi agar tidak membebani APBN.

"Dia lebih mengutamakan makan siang gratis, mengutamakan visinya. Dia jadi nggak mau peduli dengan urusan PSN, dalam praktiknya keberlanjutan itu kan tidak mendukung kondisi APBN nya," ujar dia.

Bisa Gaet Investor ke IKN

Selanjutnya, kata Trubus, bisa jadi rapat kabinet perdana di IKN ini sebagai siasat Jokowi untuk menggaet investor. Sebab selama ini , Pembangunan IKN masih banyak ditopang oleh APBN.

"Perpres 75 tentang kemudahan IKN itu pada akhirnya tidak memberikan animo investor untuk berdatangan ke sana," kata dia.

Karena itu, menurutnya, jalan terbaik dalam membangun IKN itu hendaknya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBN. Tidak perlu memaksa dengan cara menggunakan pinjaman asing yang membuat beban keuangan negara semakin berat.

"Kalau memang niatnya mau membangun nggak usah gagah gagahan, merasa ingin ada legacy, ada warisan, eggak usah. Dibangun saja, paling tidak 10 tahun lah disiapkan, baru nanti dipindahkan," kata dia.

"Hutang kita sudah Rp 8.000 triliun utang negara, belum utangnya BUMN, lebih gila lagi," kata Trubus.

Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar menilai rapat perdana ini memberikan simbol dari Jokowi untuk menepis persepsi publik bahwa pembangunan IKN itu gagal. Meski meleset dari target, proyek ini masih tetap berjalan.

"Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan (proyek IKN) nggak (gagal) kok, nggak jauh-jauh amat melenceng, ini bisa kok," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Presiden Jokowi, lanjut Usep, seolah memberikan kode kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menggelar rapat di IKN. Rapat perdana ini diharapkan tidak menjadi yang pertama dan terkahir.

"Ini memberikan sinyal bahwa IKN itu sudah resmi lho, undang-undangnya sudah ada, lalu kemudian aktivitas pemerintahan juga sudah kita mulai. Ya teruskan ya," ujar Usep.

"Sidang kabinet di IKN, ya jangan sampai menjadi yang pertama dan terakhir gitu kan. Kalau Pak Jokowi ingin mengatakan Pak Prabowo ini sidang kabinet pertama, lalu kemudian kalau ada yang pertama harus ada yang kedua, ketiga, keempat. Jangan sampai jadi yang pertama dan terakhir gitu kan," dia menjelaskan.

Selain itu, adanya simbolisasi rapat di IKN menunjukkan ada sesuatu yang salah dari target atau ada sesuatu yang tidak dikehendaki dari pencapaian ini. Sehingga harus membutuhkan simbolisasi.

"Karena sebenarnya kalau dilihat kondisinya sebenarnya kan sangat mudah dilihat apa progresnya di masyarakat. Tapi Pak Jokowi sepertinya butuh memperjelas membuat terang bahwa ya ada sesuatu yang kurang, kan gitu ya," ujar dia.

Usep meragukan rapat kabinet ini akan terus berlangsung di IKN. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bersikap realistis dalam melanjutkan megaproyek tersebut.

"Kalau pun mau dilanjutkan ya saya kira targetnya tidak seperti Pak Jokowi, tapi jangka panjang, itu kan bisa saja. Jadi kalau lihat dari pernyataan, kemudian baik pidato Pak prabowo atau pun yang pendukungnya, artinya jadi kan harus dilihat secara realistis juga kalau menurut saya, tidak hanya sekedar artistik, meninggalkan legacy Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo tidak punya kepentingan meninggalkan legacy itu," jelas dia.

Bagi Prabowo, kata Usep, akhirnya bakal mempertimbangankan realitas antara pembangunan IKN dengan program prioritasnya. Apakah IKN atau kah membangun ekonomi rakyat untuk menyelamatkan rakyat yang saat ini kondisinya sulit.

"Beberapa kondisi kemiskinan misalnya belum bisa diselesaikan, soal infrastruktur juga, kan ini menyedot, soal utang juga, ya ini kan yang harus dipertimbangkan untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih realistis. Mana prioritas yang harus segera dikerjakan, mana yang secondary dan lain sebagainya," jelas dia.

Karena itu, menurut Usep, tidak mustahil Prabowo Subianto akan mengoreksi kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Karena Prabowo melihat target pembangunan IKN tersebut terlalu jauh.

"Ada (potensi dikoreksi), karena ya itu, lihat target yang jauh dari ambisi awal, juga patut untuk dikoreksi, direvisi, ditinjau ulang. Itu yang saya lihat," dia menandaskan.

Sedangkan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai rapat ini menjadi tidak awal yang harus dilanjutkan Prabowo Subianto. Meski pun secara infrastruktur belum rampung secara sempurna.

"Sekalipun infrasturkturnya belum terbangun 100 persen, ekosistemnya belum terbangun, tapi secara simbolik misalnya IKN sudah ditempati sebagai kantor presiden tentu harapannya presiden dan wakil presiden terpilih di lima tahun yang akan datang dan selanjutnya wajib hukumnya menempati IKN sebagai salah satu ibu kota," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

"Kan di situ kekuasaan politiknya, karena Jokowi sepertinya tidak mau IKN ini hanya proyek yang diseriusi Jokowi tapi kemudian tidak bisa dilanjutkan oleh presiden-presiden setelahnya," dia mengimbuhkan.

Namun begitu, yang menjadi persoalan ialah siapa yang siap untuk berkantor di IKN. Lantaran hingga saat ini, belum ada pernyataan baik dari Presiden dan wakil presiden terpilih, maupun aparatur pemerintah yang mengungkapkan kesiapannya untuk tinggal di IKN.

"Yang menjadi problem itu kira-kira siapa yang siap ngantor di IKN. Apakah presideh terpilih, apakah wakil presiden terpilih, apakah ASN, apakah menteri-menteri yang lainnya itu siap di IKN? Per hari ini belum ada tanda-tanda bahwa semua aparatur kekuasaan negara, termasuk presiden dan wakil presiden terpilih itu, mau tinggal di IKN. Belum ada tanda-tanda ke situ," dia menandaskan.

Progres Pembangunan IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) melaksanakan tes pengaliran air (running test ke-3) dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN sejak Sabtu (20/7/2024) hingga Senin (22/7/2024) dini hari.

Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan.

Sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Basuki berharap pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

Menurut informasi Kementerian PUPR, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Proses pemasangan bilah sayap Garuda pada Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) tuntas dikerjakan seluruhnya. Informasi ini diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sebuah rilis video resmi pada Minggu malam, 21 Juli 2024.

"Alhamdulillah, malam ini kita melihat pelaksanaan pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini," ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari rilis video tersebut, Senin (22/7/2024).

Adapun proses pemasangan bilah sayap Garuda di Kantor Presiden di IKN ini mulai dilakukan sejak paruh kedua 2023. Bilah terbuat dari kuningan dengan bentuk kepakan sayap sepanjang 200 meter dengan tinggi 76 meter dan lebar 30 meter.

Selain Kantor Presiden, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso Ernawi mengungkapkan, salah satu bangunan yang akan selesai dalam waktu dekat adalah Istana Negara. Tempat presiden bekerja ini dapat beroperasi fungsional pada akhir Juli 2024.

"Kita bisa melihat bahwa Istana Negara nanti akhir Juli akan fungsional," ujar Imam beberapa waktu lalu. 

Sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utamanya dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk Lapangan Upacara sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN.

Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang. "Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," imbuh Imam.

Progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73 persen. Sedangkan, progres pembangunan Kantor Presiden telah mencapai 88,54 persen.

Kementerian PUPR akan melakukan test and commisioning atau uji coba terhadap Istana Negara, Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Juli.

"Juli ini adalah memang bulan yang kita sebut sebagai test and commissioning, jadi bulan uji coba supaya pada Agustus bersih," pungkas Imam.

Tim Komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengecek kesiapan jelang seremoni perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H Sumadilaga menjelaskan, berbagai progres perkembangan terkini pembangunan IKN. Mulai dari kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk mendukung kelancaran perayaan upacara 17 Agustus.

"Di IKN sudah ada sumber air baku, selain itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik," terang Danis dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Danis mengungkapkan, untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan bersumber dari Intake Sepaku. 

"Ini yang akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake, kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Dari sana didistribusi ke setiap persil setiap gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN," ungkapnya.

Selain itu, Danis menjelaskan, tol dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024. 

"Pada saat ini Kementerian PUPR sedang membangun tol yaitu sesi 3A, 3B dan 5A yang Insya Allah progresnya rata-rata sudah 90 persen. Itu akan kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN," ujar dia. 

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua setengah jam. Melalui tol baru, perjalanan darat dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan darat.

"Kalau dari Balikpapan tadi memerlukan dua setengah jam, mulai tol fungsional itu sekitar satu sampai satu setengah jam, sehingga kita menghemat satu setengah jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi," imbuh Danis.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 persen saat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya akan digelar di dua lokasi yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.

"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (rampung)," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia menekankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa rampung hanya 2 sampai 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya membutuhkan waktu hingga 20 tahun.

"Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun (baru selesai)," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan dukungan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN hanya mampu membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

"(IKN) Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI akan digelar di IKN, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin akan hadir di halaman Istana Merdeka Jakarta.