Usai Airlangga Hartarto Mundur, Markas Golkar Dijaga Anggota Brimob Polri

Liputan6.com, Jakarta - Markas DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat didatangi sejumlah anggota Brimob Polri. Mereka tiba sekira pukul 22.20 WIB, Minggu (11/8/2024) malam.

Hadirnya sejumlah pasukan Brimob ini seolah menandakan seperti akan terjadi sesuatu. Terlebih baru saja Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Golkar.

Mengonfirmasi hal itu, Adies Kadir selaku wakil ketua umum Partai Golkar melalu pesan singkat membenarkan adanya sejumlah Brimob di markas partainya. Menurut dia, mereka hadir untuk sebatas penjagaan rutin.

“Bantuan pengamanan rutin biasa karena banyak kegiatan di DPP,” kata Adies kepada awak media, Minggu (11/8/2024) malam.

Adies membantah, keberadaan anggota Brimob di Markas Partai Golkar berkaitan dengan mundurnya Airlangga. Dia menegaskan, hal itu tidak ada hubungannya.

“Bukan,” katanya singkat.

Airlangga Mundur

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto membenarkan, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dia mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan tersebut sejak 10 Agustus 2024.

“Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga melalui video diterima redaksi dari DPP Partai Golkar, Minggu (11/8/2024).

Airlangga mengaku, sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Alasannya, demi menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Airlangga memastikan, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.

“Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” yakin Airlangga.

Airlangga berharap, Partai Golkar bisa terus maju dan berkarya. Selanjutnya mekanisme pergantian ketua umum mengikuti aturan kepartaian yang berlaku.

“Hiduplah Golangan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya,” Airlangga menutup.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, roda organisasi partai tidak akan terganggu usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum. Doli meyakini, Golkar adalah partai yang matang dan berpengalaman dan semua sudah berjalan dengan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

“Buat Partai Golkar pengunduran diri Pak Airlangga Insya Allah tidak akan mengganggu roda institusi, karena Partai Golkar punya pengalaman, bisa berjalan sesuai mekanisme yang mnenjadi rujukan,” kata Doli di Markas DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024).

Doli menjelaskan, pengunduran diri seorang ketua umum dalam Partai Golkar nantinya maka akan ditindaklanjuti dengan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). 

Ia merinci, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menggelar Munaslub yang harus dipenuhi salah satunya. Pertama, sang ketua umum berhalangan tetap, kedua terkenda masalah hukum dan ketiga mengundurkan diri.

“Jadi dengan mengundurkan dirinya Pak Airlangga sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru forum musyawarah nasional luar biasa, tapi sebelum menuju ke sana ada proses dan tahapan yang diatur dalam mekanisme organisasi,” Doli menandasi.

Politikus Golkar Jusuf Hamka menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Jusuf mengaku takut terzolimi seperti Airlangga Hartarto yang baru saja mundur dari kursi Ketua Umum partai berambang Pohon Beringin itu.

“Mau nggak mau, pas kebenaran ada momentum, saya melihat Pak Airlangga terzolimi saya juga takut nanti berpolitik juga terzolimi,” kata Jusuf saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/8/2024). 

Jusuf mengakui keputusannya mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung mundurnya Airlangga. 

“Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya, dan saya nggak akan bisa mengikuti. oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik,” jata dia.

Jusuf menilai, gejolak justru berasal dari luar Golkar, sebab banyak pihak luar ingin menjadi Ketua Umum Golkar.

“Di dalam Golkar nya sendiri nggak ada gejolak. tetapi saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah pada kepengen Golkar, ini nggak ngerti saya kenapa pada kepengen golkar ini,” kata dia.

Menurutnya, kursi ketua umum Golkar bukan terjadi perebutan di internal partai, melainkan direbut secara paksa oleh penguasa atau orang powerfull.

“Bukan perebutan, tapi direbut bukan perebutan saya pikir, tetapi direbut kalau saya bisa katakan itu direbut, bukan perebutan kalau menurut saya,” kata dia. 

“Situ harus tahu lah kalau direbut siapa sih yang bisa merebut ya kan, itu pasti yang yang powerful lah, nggak tahu siapa, saya nggak berani ngomong saya juga belum tahu sebenarnya,” sambungnya.

Bahkan, Jusuf Hamka mengungkit bahwa banyak kasus hukum sengaja dipakai untuk mencapai target kursi ketua umum.

“Saya nggak tahu, tetapi bisa saja kasus itu dipakai kasus ono dipakai, kasus A B C dipakai untuk mencapai target iya kan, tapi hati-hati, makanya saya juga nggak berani ngerti, saya lihat keras politik makanya saya lebih baik nggak ikut-ikut, saya mengundurkan diri saja saja,” pungkasnya.