PKB Pastikan Muktamar Tak Hanya Forum Politik, Tapi Ajang Silaturahmi Bersama Kiai

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar pada akhir pekan ini, 24-25 Agustus 2024 di Bali. Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB, Syaiful Huda memastikan, acara tersebut akan menjadi ajang silaturahmi para tokoh bangsa. 

“Ratusan kiai, bu nyai, para penglingsir, hingga para duta besar rencananya memeriahkan forum tertinggi para kader partai berlambang bumi tersebut,” kata Huda seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (22/8/2024).

Huda juga menyatakan, Muktamar bukan hanya forum tertinggi bagi PKB, tetapi juga sarana silaturahmi. Dia memastikan mengundang para pengasuh-pengasuh Pondok Pesantren juga akan hadir. 

“Bagi kami Muktamar ini bukan saja forum tertinggi PKB, tapi juga sarana silaturahim kami dengan para Kiai, para Nyai,” jelas Huda.

Total, Huda mencatat tak kurang dari 100 kiai dan nyai yang diundang menghadiri Muktamar PKB. Antara lain KH. Said Aqil Siroj, KHR. Muhammad Kholil As’ad, KH. Imam Jazuli, KH. Hasan Zamzami, KH. Marzuki Mustamar, KH. Kafabihi Mahrus, Nyai Nurhayati Said Aqil, Nyai Hj. Ida Fatimah, hingga Nyai Hj. Saidah Marzuki.

“Kami juga mengundang para gus dan ning. Seperti Gus Salam, Gus Kautsar, Gus Fahim Royani, Ning Naili Zakia, Ning Dewi Masyithoh, Ning Hasna, dan banyak lagi,” ungkapnya.

Huda mengaku, setiap momentum apapun, acara apapun, sudah biasa bagi kami ngaturi rawuh atau mengundang para kiai dan nyai. 

“Beliau-beliau biasanya bukan cuma jadi undangan ya, tapi juga memberi nasihat, masukan-masukan untuk PKB,” sambung Huda.

Selain mengundang kiai dan nyai, lanjut Ketua Komisi X DPR RI ini, pihaknya juga mengundang sejumlah duta besar negara sahabat, tokoh agama di Bali atau penglingsir.

“Kami juga mengundang sejumlah duta besar, semua sudah terkirim dan beberapa sudah konfirmasi untuk hadir. Para Penglingsir di Bali juga kita undang di Muktamar,” dia menandasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut PKB bukan milik NU. 

Ketua PBNU Umarsyah mengatakan, secara legal formal hubungan NU dan PKB memang tidak ada. Tetapi, kata dia hubungan PKB dan NU harus dilihat secara historis.

"Kalau dilihat secara formal perundang-undangan iya, tetapi kan di sini persoalannya bukan hanya sekadar hal yang formal. Ada hal-hal yang informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB itu oleh PBNU," kata Umarsyah dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Menurut Umar, hubungan historis antara PKB dan PBNU juga termaktub dalam berbagai dokumen pembentukan PKB sebagai partai politik (Parpol). PBNU, kata dia punya andil dalam mendirikan PKB. 

"Dokumen-dokumennya secara tertulis ada, lengkap, jadi nggak bisa dikesampingkan itu. Dokumen-dokumen yang menyangkut masalah historis, kemudian Mabda' Siyasi dan komitmen-komitmen antara Pengurus DPP PKB yang dibentuk oleh PBNU dengan PBNU dan dengan para ulama, kiai," kata dia.

Lebih lanjut, Rais Syuriah PBNU Cholil Nafis menambahkan, secara formal, PKB dan NU memang berdiri sendiri secara terpisah. Namun, ujar dia ulama NU berinisiatif dalam mendirikan PKB sebagai sebuah partai politik.

"Karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB. Artinya secara historis, PKB itu ada ikatan dengan PBNU," terang dia. 

Cholil menegaskan, bahwa PBNU ingin mengembalikan arah politik PKB seperti semula, yaitu ketetapan politik yang bersumber dari para ulama. Dia berujar, proses politik PKB tidak boleh hanya bersumber dari ketua umum.

"Kita ingin mengembalikan proses berpolitiknya pun menjadi proses ada nilai-nilai keulamaan, kemudian menyerap visi-visi kebangsaan, religiusitas juga terisi. Itu yang ingin kita kembalikan di situ," kata dia.