Pakar Nilai Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Dikudeta karena Kepentingan Politik Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Profesor Asrinaldi menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sarat dengan kepentingan politik.

Munaslub Kadin pada 14 September 2024 mendongkel Arsjad Rasjid dan menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

"Tentu publik sangat tahu bahwa ini ada kaitannya dengan proses politik. Apalagi Kadin ini kan memang mitra pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia," kata Asrinaldi dilansir Antara, Senin (16/9/2024).

Menurut Asrinaldi, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam koordinasi maupun penyelenggaraan pembangunan atau perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sosok yang memimpin harus yang selaras dengan kepentingan politik pemerintah ke depan.

Sementara itu, diketahui, Arsjad Rasjid adalah Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 yang merupakan rival dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Mau tidak mau tentu ini akan dikaitkan dengan proses politik yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Karena bagaimanapun, dalam konteks apa yang dilakukan oleh Ketua Kadin, Arsjad Rasjid, itu kan tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi faktanya berkata lain," ujar Asrinaldi.

Terkait itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin.

Dia menyebut penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hasil dari munaslub masih menunggu diterbitkannya surat keputusan presiden.

"Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden. Pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ucap Supratman di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Baca juga: Kronologi Kisruh 2 Kepemimpinan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie atas terpilihnya sebagai ketua umum baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas Mas Anin atas amanah yang baru," kata Supratman dalam acara Sarahsehan Kadin di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Acara Sarahsehan tersebut dihadiri Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo dan Anindya Bakrie yang ditunjuk sebagai ketua umum Kadin pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024.

Pada kesempatan tersebut, Supratman mengatakan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Menurutnya, Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," ucap Supratman.

Supratman menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah.

Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dengan tegas membantah adanya campur tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Ari menegaskan bahwa Munaslub adalah urusan internal Kadin.

"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan bahwa Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Selain itu, Ari juga menyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," jelas Ari.