Demokrat Bakal Utamakan AHY dan Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa partainya akan memprioritaskan kader untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kaderlah, tapi juga ada pertimbangan profesional untuk jadi kader Demokrat dan ditugaskan tentu itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga," ujar Riefky, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya kader, Riefky menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bakal diprioritaskan untuk menjadi menteri.

"Tentu Mas Ketum (AHY) prioritas utama kita semua," ucap dia.

Saat ditanya apakah AHY akan menjadi menteri koordinator (Menko), Teuku Riefky tak menjawab secara lugas.

"Kita menunggu saya enggak berani mendahului saya enggak berani bicara lebih jauh nanti setelah final baru bisa disampaikan ke publik. Lalu sekarang kan nanti baik posnya, jumlahnya, orangnya itu kan masih dalam pembicaraan," tandas Riefky.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan tidak ada masalah jika PDI Perjuangan memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi bagian dari pemerintahannya.

Herman, yang kerap disapa Hero, percaya bahwa Prabowo tentu sudah mempertimbangkan dengan matang siapa saja yang akan diajak bergabung dalam kabinetnya, termasuk PDIP. Keputusan itu tentunya dikembalikan kepada Pak Prabowo.

"Sebagai pemimpin koalisi Pak Prabowo berhak tentu untuk menentukan siapa saja anggota koalisi yang tentu ada hitung-hitungannya. Ya tentu juga program dan kegiatan ke depan tentu mendapatkan dukungan seluruh pihak," kata Hero saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024.

Reporter: Alma Fikhasari (Merdeka.com)

Hero juga menambahkan bahwa Partai Demokrat tidak merasa keberatan jika PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Kami enggak mempermasalahkan karena itu menjadi kepentingan dan haknya Pak Prabowo. Jadi kita serahkan saja ke Beliau. Beliau punya kalkulasi, punya hitung-hitungan dan tentu mudah-mudahan Beliau bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan bisa memimpin Indonesia dengan baik ke depan," kata Hero.

Sebelumnya beredar video Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat pengukuhan tim pemenangan calon bupati Minahasa. Dalam video itu, Olly membocorkan PDIP akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pilpres sudah selesai. PDI Perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo," kata Olly seperti dilihat pada rekaman tersebut.

Video itu memantik spekulasi PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun menolak menanggapi ucapan Olly.

Begitu pun rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang disebut digelar sebelum pelantikan Presiden RI 20 Oktober.

"Belum ada jadwal pasti kapan bertemu (Megawati dan Prabowo)," ujar Komaruddin.

Seorang petinggi partai KIM mengungkapkan, peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka. Lampu hijau dari Prabowo untuk PDIP mulai terlihat.

Namun, keputusan akhir PDIP tetap ditentukan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo. Prabowo berencana menarik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas ke pemerintahannya.

Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan sekaligus orang dekat dengan Megawati.

Sementara, Azwar Anas merupakan kader PDIP yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Jokowi.

Bahkan, Prabowo sudah menyiapkan jabatan untuk dua anak buah Megawati itu.

Budi Gunawan bakal ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan (Polkam) dan Azwar Anas tetap bertugas di Menpan RB. Prabowo dikabarkan sudah beberapa kali bertemu dengan Budi Gunawan.

Secara pribadi, menurut sumber, Prabowo Subianto menyukai profiling mantan Wakapolri itu.

"PDIP firm. Budi Gunawan jadi Menko Polkam, Azwar Anas tetap di Menpan RB," ujar sumber itu.