Ditugaskan di Komisi III DPR, Stevano Siap Perjuangkan Kesetaraan Hukum Warga NTT

Stevano menilai, masyarakat perlu diberi pemahaman soal kepastian penegakan hukum. Sehingga, persepsi dan keyakinan masyarakat atas keadilan hukum akan semakin positif.

oleh Tim News diperbarui 23 Okt 2024, 16:51 WIB
Diterbitkan 23 Okt 2024, 16:43 WIB
Stevanus
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Stevano Rizki Adranacus. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat).

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Stevano Rizki Adranacus mendapat penugasan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum.

Setelah mendapat penugasan di Komisi Hukum, Stevano menyatakan, siap untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan hukum bagi warga NTT.

“Sebagai perwakilan masyarakat NTT dan sekaligus anak muda saya siap menyerahkan diri saya untuk memperjuangkan aspirasi warga NTT,” kata Stevano, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sebab, kata Stevano, masyarakat perlu diberi pemahaman soal kepastian penegakan hukum. Sehingga, persepsi dan keyakinan masyarakat atas keadilan hukum akan semakin positif.

“Tidak bisa dipungkiri persepsi masyarakat NTT soal hukum saat ini cenderung negatif. Tajam kebawah tumpul keatas. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan persepsi ini perlahan harus berubah,” kata legislator muda asal NTT itu.

Untuk itu, kata Stevano, dalam waktu dekat akan segera turun ke Dapil untuk mendengar aspirasi dari masyarakat NTT.

“Setelah itu saya akan melakukan kordinasi dan silaturahmi ke aparat penegak hukum di NTT dalam rangka melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR RI,” kata Stevano.

 

Mitra Komisi III DPR

Diketahui. Komisi III DPR akan bermitra dengan 8 kementerian/lembaga:

  1. Kejaksaan Agung
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
  6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Infografis

Infografis Rencana Rapat Paripurna Kilat DPR Pengesahan RUU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Rencana Rapat Paripurna Kilat DPR Pengesahan RUU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya