Puan Maharani Singgung Makan Bergizi Gratis Hingga Biaya Haji di Sidang Paripurna

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam pidato pembukaan,dia menyoroti sejumlah isu yakni APBN hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mulai dijalankan Pemerintah.

“DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga Program Pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tutur Puan, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Politikus PDIP ini memastikan DPR juga akan mencermati dan menindaklanjuti agar program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi risiko, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

“Setiap program Pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat,” jelas Puan.

Menurut dia, sudah menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam setiap menangani urusan rakyat.

“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat,” urai Puan.

Puan juga menyebut DPR menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri, dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.

“(Selanjutnya adalah) penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS,” ungkap Puan.

Pada masa reses Persidangan I yang lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. 

“Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.