Puan Bertemu Ketua Parlemen Belarusia dan Bahrain, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Perlindungan WNI

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarusia, Koschanova dan Ketua Parlemen Bahrain, Ali Bin Saleh Al Saleh saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Rabu (19/2/2025).

Puan pun membahas berbagai persoalan dengan kedua ketua parlemen tersebut, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, hingga pariwisata. Selain itu, Puan juga menyoroti isu pemberdayaan perempuan dalam politik dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Belarusia, Puan optimis bahwa kedua negara dapat berkontribusi untuk penguatan hubungan bilateral.

"Kami meyakini, pertemuan ini dapat memberi kontribusi bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia, termasuk hubungan antar parlemen berperan penting untuk memfasilitasi kerja sama antar-negara yang lebih kuat," ujarnya.

Di sisi lain, Puan juga menyebut, dialog dengan parlemen Belarusia dapat membahas tantangan demokrasi dan pemilu di berbagai negara di tahun 2024.

"Negara-negara demokrasi harus mendorong kerja sama internasional lebih luas, dan tidak terjebak pada nasionalisme sempit, kebijakan unilateral," sebutnya.

Puan pun menyinggung pentingnya isu pemberdayaan perempuan dalam politik, mengingat kedua negara memiliki Ketua Parlemen perempuan.

"Kepemimpinan kita diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak perempuan untuk terjun ke dunia politik," ucapnya.

Terkait kerja sama ekonomi, Puan mendorong eksplorasi komoditas alternatif seperti kopi, buah tropis, produk perikanan, serta kerja sama motor listrik.

"Indonesia bermaksud mencapai ketahanan pangan, dan hal ini dapat dilakukan dengan dilengkapi pasokan dairy product dari Belarusia," ujarnya.

"Indonesia bisa menjadi hub bagi produk Belarusia memasuki pasar Asia Tenggara. Di sisi lain, Belarusia juga bisa menjadi pintu masuk bagi komoditas Indonesia ke pasar Eropa Timur," jelas Puan.

Ia pun berharap dukungan Belarusia dalam perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU) diselesaikan agar membuka peluang ekonomi baru.

Dalam pertemuannya dengan Ketua Dewan Shura Bahrain, Ali Bin Saleh Al Saleh, Puan mengapresiasi peningkatan nilai perdagangan Indonesia-Bahrain pada 2024 yang mencapai USD 239 juta. Ia pun mendorong adanya peningkatan di masa depan.

Puan mendorong hubungan lebih erat antara pihak swasta antara Indonesia dan Bahrain untuk saling mengenal potensi, melakukan promosi bersama untuk peningkatan perdagangan dan investasi.

"Saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalkan untuk sektor energi terbarukan," ujarnya.

Puan mengungkapkan, Indonesia perlu mengekplorasi peluang kerja sama lain, seperti berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan makanan di Bahrain. Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Bahrain antara lain kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, garmen.

"Saya optimis bahwa potensi kemitraan ekonomi dapat dikembangkan agar saling menguntungkan rakyat kedua negara," ungkapnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti peningkatan wisatawan Bahrain ke Indonesia yang naik 12 persen pada 2024 serta kerja sama pendidikan yang terjalin di bidang pertanian dan ekonomi syariah.

"Tentu di masa depan dapat dikembangkan untuk pertukaran dosen dan mahasiswa kedua negara, atau melakukan penelitian bersama," ucapnya.

Puan menyinggung perlindungan terhadap 6.965 WNI di Bahrain, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap TPPO.

"Kami ingin mengajak Pemerintah dan Shura Council Bahrain untuk memajukan perlindungan warga Indonesia di Bahrain dan pemberantasan TPPO," ujarnya.

Puan juga mengungkapkan bahwa DPR telah meluncurkan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk periode 2024-2029, termasuk dengan Belarusia dan Bahrain.

"Saya yakin melalui pembentukan GKSB DPR, maka akan tercipta kolaborasi yang kuat dan saling memahami dalam berbagai sektor," ungkapnya.

"Di masa mendatang, kita akan memperkuat interaksi parlemen di tingkat bilateral dan multilateral, seperti di AIPA, IPU, APA," jelas Puan.

(*)