5 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Usai Polemik Gas LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambangi agen gas LPG 3 Kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada hari ini, Selasa (4/2/2025).

Saat datang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak henti-hentinya mengucapkan kata maaf kepada puluhan masyarakat yang sudah mengantre sejak pagi, demi mendapatkan gas LPG 3 Kg.

"Mohon maaf ya Bu, Pak. Mohon maaf sekali lagi," ujar Bahlil Lahadalia kepada masyarakat sembari bersalaman, Selasa (4/2/2025).

"Sebagai pemerintah, kami memohon maaf atas kejadian ini. Penertiban ini semata-mata dilakukan untuk penataan yang lebih baik. Kami akan segera melakukan perbaikan," ungkap Bahlil.

Dia pun memastikan semua masyarakat yang sudah mengantre, mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg. Tentunya, dengan membawa KTP dan juga uang sebesar Rp19 ribu untuk satu tabung gas.

"Jangan menghalangi masyarakat, tolong antreannya ya. Jangan putus, tetap layani ya," kata Bahlil.

Kemudian, Bahlil mengaku dirinya mendapatkan kabar mengenai meninggalnya nenek tersebut melalui pemberitaan yang ada.

Meskipun begitu, ia menegaskan penataan pembelian tabung gas LPG 3 Kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Selain itu, Bahlil mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi pangkalan maupun sub pangakalan resmi Pertamina yang menaikkan harga tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram yang tengah diburu masyarakat.

"Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi," ucap Bahlil.

Berikut sederet pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai polemik gas LPG 3 kg langka di pasaran dihimpun Tim News Liputan6.com:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi agen gas LPG 3 Kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

Saat datang, Bahlil tak henti-hentinya mengucapkan kata maaf kepada puluhan masyarakat yang sudah mengantre sejak pagi, demi mendapatkan gas LPG 3 Kg.

"Mohon maaf ya Bu, Pak. Mohon maaf sekali lagi," ujar Bahlil Lahadalia kepada masyarakat sembari bersalaman.

Dia pun memastikan semua masyarakat yang sudah mengantre, mendapatkan tabung gas 3 Kg. Tentunya, dengan membawa KTP dan juga uang sebesar Rp19 ribu untuk satu tabung gas.

"Jangan menghalangi masyarakat, tolong antreannya ya. Jangan putus, tetap layani ya," kata dia.

Setidaknya ada lebih dari 600 masyarakat yang sudah mendapatkan tabung gas 3 Kg.

Bahlil pun menekankan, pengaturan alur gas 3 Kg ini sebagai upaya untuk penataan. Namun demikian, Bahlil mengaku, memang banyak yang harus diperbaiki, agar tak ada lagi upaya penyalahgunaan subsidi di lapangan.

"Kita melakukan penataan jadi enggak apa-apa. Kita harus fair juga untuk memperbaiki, tapi gimana caranya agar tak ada lagi penyalahgunaan subsidi, ini yang harus kita perbaiki. Itu yang penting," ucap Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun meminta maaf atas kejadian yang menimpa salah seorang nenek yang meninggal dunia saat mengantre untuk membeli tabung gas LPG 3 Kg.

Bahlil menjelaskan bahwa langkah penertiban penjualan gas LPG tersebut dilakukan semata-mata untuk penataan distribusi yang lebih baik.

"Sebagai pemerintah, kami memohon maaf atas kejadian ini. Penertiban ini semata-mata dilakukan untuk penataan yang lebih baik. Kami akan segera melakukan perbaikan," ungkap Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa ia mendapatkan kabar mengenai meninggalnya nenek tersebut melalui pemberitaan yang ada. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa penataan pembelian tabung gas LPG 3 Kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"Tujuan kami adalah agar rakyat bisa mendapatkan LPG dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau," ujar Bahlil, menegaskan komitmen pemerintah untuk penataan distribusi subsidi gas tersebut.

Seorang nenek berusia 68 tahun, Yonih Binti Saman, warga Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan meninggal dunia setelah diduga kelelahan saat mengantre tabung gas LPG 3 Kg di kawasan Pamulang pada Senin 3 Februari 2025.

"Persisnya bagaimana saya kurang jelas. Tadi dia dibopong ramai-ramai sama warga yang bantu. Apa dia jatuh awalnya atau bagaimana kurang paham," kata Dedi, kerabat almarhumah Yonih Binti Saman (68) ditemui di rumah duka, Senin 3 Februari 2025.

Dedi menyebutkan, kerabatnya itu sebelumnya berkeliling mencari tabung gas subsidi dengan menenteng dua tabung kosong di kedua tangannya.

Kemudian almarhum ikut mengantre di salah satu pangkalan yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempatnya tinggal.

"Sehabis mengantre, dia meninggal sekitar jam 12 an. Tadi dia jalan mencari gas jam 10, jam 11-an," jelas Dedi.

Bahlil Lahadalia pun memastikan, bila pihaknya per hari ini sudah membolehkan pengecer menjual kembali gas 3 Kg.

"Sudah mulai hari ini, sudah mulai hari ini. Dinaikkan statusnya menjadi sub-pangkalan. Dengan harga yang kita kontrol. Agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya," ucap dia.

Bahlil menegaskan, harga LPG 3 kg yang dijual di pangkalan tak boleh lebih dari Rp 20.000 per tabung. Ultimatum itu diberikan lantaran masih ada sejumlah pangkalan yang menjual harga tabung gas melon subsidi lebih tinggi dari kisaran tersebut.

Guna memastikan harga LPG 3 kg di lapangan, Bahlil bersama beberapa jajarannya di Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke beberapa titik pangkalan, Selasa (4/2/2025). Mulai dari daerah Palmerah, Jakarta Barat, lanjut ke Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, hingga ke Kota Depok.

"Tadi saya di DKI Jakarta, ada di dua lokasi. Hari ini saya juga datang ke sini (Kota Tangerang). Alhamdulillah perlahan-lahan sudah mulai membaik," ujar Bahlil saat melakukan sidak di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, Bahlil mendapati jika penyaluran stok LPG perlahan sudah mulai membaik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan. Selain kelancaran pasokan, ia pun meminta seluruh pangkalan bisa menjual LPG 3 kg dengan harga maksimal Rp 20.000 per tabung.

"Yang ada itu adalah dulunya para penjual ini menaikan Rp 25-30 ribu, sekarang diturunkan, enggak boleh. Maksimal Rp 19.000 atau Rp 20.000. Enggak boleh dari itu," pinta Bahlil.

Ketentuan harga LPG 3 kg ini wajib berlaku di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. "Semuanya sama. Harus semuanya sama. Karena subsidi itu semuanya sama," dia menegaskan.

Kepastian harga ini didorong lantaran Bahlil ingin penyaluran tabung gas melon hijau bisa merata untuk konsumen yang betul-betul membutuhkan. Khususnya para pelaku usaha UMKM semisal warung kopi (warkop).

"Supaya mereka dapat untung lebih banyak. Masa dikasih harga Rp 25-30 ribu, yang harusnya harga cuman Rp 20 ribu, supaya mereka punya keuntungan lebih. Itu maksudnya," kata Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). Pertemuan itu dilakukan di tengah ramainya polemik gas elpiji 3 kilogram (kg).

Kebijakan soal larangan pengecer menjual 'gas melon' tersebut memicu kelangkaan stok gas elpiji 3 kg. Warga pun kesulitan mendapatkannya. Mereka terpaksa mengantre panjang di pangkalan gas hanya untuk mendapatkan satu tabung gas.

Namun mulai hari ini, pengecer kembali diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg. Bahlil menyebut, pendistribusian gas elpiji 3 kg sudah membaik dan tak ada lagi warga yang mengantre seperti hari sebelumnya.

"Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin," ucap Menteri ESDM kepada wartawan saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah sebetulnya melakukan penataan untuk memastikan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran dari sisi harga. Selain itu, kata Bahlil, ada kasus elpiji 3 kilogram yang dioplos dan dijual ke industri.

Bahlil menuturkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, namun tak terjadi kelangkaan. Untuk itu, pengecer akan dijadikan sebagai sub pangkalan dalam menjual elpiji 3 kilogram.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam, tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yg kita bangun atas perintah Bapak Presiden pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan," tutur Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun meminta polemik kebijakan LPG 3 Kg tak lagi dipermasalahkan. Jika memang ada kesalahan, maka itu adalah perbuatannya.

"Enggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Jadi kesalahan kami, kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," kata Bahlil.

Ketua Umum Golkar ini berdalih apa yang dilakukan Kementerian ESDM ingin melakukan perbaikan dalam pendistribusian LPG 3 Kg. Pasalnya, Bahlil menyebut selama ini subsidi LPG tidak tepat sasaran, ditambah adanya gas oplosan.

Untuk itu, Bahlil membuat kebijakan pengecer dilarang menjual LPG 3 Kg, yang berujung kelangkaan dan antrian di mana-mana.

Dia pun menegaskan, setelah kegaduhan kemarin, pihaknya langsung melakukan perbaikan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, agar pengecer kembali boleh menjual LPG 3 Kg.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun atas perintah Bapak Presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan," jelas Bahlil.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian mendalam dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya temuan penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer dalam menjual LPG 3 Kg.

Bahlil pun meminta agar polemik LPG 3 Kg tak dikaitkan ke pihak-pihak lain. Dia menekankan Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut.

"Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan Bapak Presiden wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," jelas Bahlil.