Bahlil: Jika Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Rugi Rp 26 T

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kebijakan distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang berpolemik. Dia menegaskan, kebijakan itu harus diambil agar pengecer bisa menjadi sub pangkalan.

“Kalau tidak demikian ada kerugian besar dari gas melon yang telah disubsidikan negara,” kata Bahlil dalam keterangan diterima, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil menjelaskan, selama ini negara mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat yaitu BBM, listrik, dan LPG. Nilai subsidi untuk LPG dalam satu tahun negara hingga Rp 87 triliun.

"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas Bahlil.

Bahlil menyampaikan, saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan rugi jika tidak dilakukan penataan distribusi yang lebih baik dan harga yang lebih jelas.

“Dengan subsidi yang diberikan oleh negara, dari harga Rp36.000, per tabung itu menjadi Rp12.000 per tabung. Pertamina kemudian membawa gas melon ke agen dengan harga Rp12.750. Lalu agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000,” rinci pria yang juga menjabat ketua umum Partai Golkar tersebut.

Bahlil mencatat, selama ini hal yang baru bisa dilakukan pemerintah adalah memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena terlacak oleh aplikasi. Artinya, sistem sudah tertata baik. Namun masalahnya, dari pangkalan ke pengecer tidak ada aplikasinya.

“Ini enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000," beber Bahlil.

Bahlil melihat, ada tiga titik celah oknum bisa cawe-cawe permainan LPG 3kg, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. Jika diasumsikan, loss-nya total ada 25-30 persen dikali Rp87 triliun sama dengan Rp 26 triliun. 

“Bayangkan? Inilah rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," tambah Bahlil.

Bahlil memastikan, pemerintah akan mencari formulasi paling efektif dalam aturan diterapkan. Tujuannya, status para pengecer bisa diubah menjadi sub-pangkalan agar masyarakat bisa mendapat harga sesuai seperti membeli langsung di pangkalan. 

“Seluruh pengecer LPG 3kg di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau,” dia menandasi.