5 Fakta Terkait Pengemudi Ojol Gelar Aksi, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Senin 17 Februari 2025.

Para pengemudi ojol menuntut sejumlah hal, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan aplikator, penghapusan sistem slot, serta kebijakan lain yang dianggap merugikan driver.

Aksi tersebut juga tak lepas dari penjagaan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary menyebut, personel yang diturunkan berjumlah 356, terdiri dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel.

"356 personel. Iya gabungan," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin 17 Februari 2025.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati pun angkat bicara. Dia mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

"Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha)," kata Lily.

"Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami," sambung dia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan pun juga menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja ojek online dan angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

"Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah," kata Noel.

Berikut sederet fakta terkait demo yang dilakukan driver ojol atau pengemudi ojol di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dihimpun Tim News Liputan6.com:

Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, pada Senin 17 Februari 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary menyebut, personel yang diturunkan berjumlah 356, terdiri dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel.

"356 personel. Iya gabungan," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin.

Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan bersifat situasional.

"Iya situasional," ucap dia.

Rencana aksi unjuk rasa tersebar lewat pamflet bertajuk seruan aksi "ojol-kurir online-Taksi online".

Adapun, tuntutan mereka terkait janji THR, potongan driver dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng.

"Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang," tulis isi pamflet seperti dikutip, Senin.

Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) saat melalukan aksi unjuk rasa. Demo ojol hari ini dilakukan di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

"Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha)," kata Lily.

"Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami," ujar dia menambahkan.

Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

"Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi," demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi.

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin 17 Februari 2025 untuk menuntut penerbitan regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR).

Sekitar 500 hingga 700 demonstran mendesak pemerintah mewajibkan pemilik platform untuk membayar THR kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan, tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan para pengemudi terhadap aplikator yang dianggap mengabaikan hak-hak buruh.

"10 tahun belum pernah ada yang memberikan THR untuk mereka, sedangkan mereka bekerja setiap hari menghasilkan ratusan juta,"kata Lily.

Selain menggelar demonstrasi, para pengemudi juga diimbau untuk mematikan aplikasi secara serentak di berbagai kota sebagai bentuk protes. Langkah ini diambil untuk menekan pihak aplikator agar lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang selama ini terabaikan.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) turut mendukung aksi ini. Mereka menginginkan adanya revolusi pekerja agar hak-hak mereka dipenuhi.

Igun Wicaksono, ketua umum Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, juga menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Ia memperkirakan lebih dari 1.000 massa pengemudi online dari berbagai daerah akan turut serta dalam aksi ini.

Lily menyoroti bahwa fleksibilitas dalam kemitraan sering kali digunakan sebagai alasan oleh platform untuk menghindari kewajiban membayar THR. Banyak perusahaan yang memasang tarif murah, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan para pengemudi.

Menurut Lily, insentif yang diberikan selama ini tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan para pekerja platform. Para pengemudi sering kali harus bekerja melebihi ketentuan jam kerja 8 jam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Vicky, salah satu pengemudi ojol, menyatakan tidak ikut dalam unjuk rasa, tetapi memilih untuk mematikan aplikasinya sebagai bentuk solidaritas.

"Saya libur [hari ini] menghargai driver yang demo. [Saya] di rumah saja karena tidak pernah ada perubahan," ujar Vicky, seperti dilansir BBC.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja ojek online dan angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

"Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah," kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak. Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

"Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu," kata Noel.

"(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver," ujar dia menambahkan.

Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

"Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui," kata Noel.

"Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan," ujarnya menambahkan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi aspirasi pengemudi ojek online (ojol) terkait tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idulfitri 2025.

Menaker mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima masukan dari para ojol mengenai hak mereka atas THR dan sedang membahas skema pemberiannya.

Meski pengemudi ojol berstatus sebagai mitra, bukan karyawan, Menaker Yassierli menegaskan bahwa hal ini tidak menjadi penghalang bagi kemungkinan mereka mendapatkan THR. Saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme terbaik untuk memenuhi tuntutan tersebut.

"Sudah dibahas, tapi belum difinalisasi. Kita tidak melihat ini dari status kemitraan semata," ujar Menaker Yassierli saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah juga membuka ruang diskusi dengan perusahaan aplikasi untuk membahas skema terbaik dalam pemberian THR bagi pengemudi ojol.

"Iya, kita lebih melihat bagaimana peluang ini bisa digunakan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik antara pengusaha dan pengemudi," tambahnya.

Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, untuk bersabar menunggu keputusan final terkait regulasi THR Idulfitri 2025. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan ada kejelasan mengenai kebijakan tersebut.

"Tunggu saja beberapa hari, hopefully (semoga)," ungkapnya.