PSI Nilai Kehadiran Danantara Jadi Terobosan Kreatif Jaga Perekonomian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

"Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya," ujar Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Minggu (23/2/2025).

Dia menilai, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

"Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan," ucap Kokok.

Menurut dia, sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, lanjut Kokok, aset negara akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun," terang dia.

Adapun terkait pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan Danantara bukan lembaga kebal hukum.

"Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum," jelas dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Pengelolaan BUMN diketahui menjadi salah satu perhatiannya.

"Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu (badan) dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara," ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Dia melihat perusahaan pelat merah sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang lebih kuat.

"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola," ucapnya.

Dia membeberkan filosofi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Daya melambangkan kekuatan, Anagata melambangkan masa depan, dan Nusantara sebagai cerminan Tanah Air Indonesia.

Dia berharap, pengelolaan investasi BUMN lewat Danantara bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

"Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi baru Indonesia, akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Dalam pernyataannya, Prabowo menuturkan, Danantara akan mengelola aset lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.238) dalam pengelolaan (AUM).

"Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain," ujar Prabowo dalam forum internasional World Government Summit yang diselenggarakan secara daring di Dubai pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dia menambahkan, semua proyek yang dikelola diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Prabowo juga mengungkapkaninitial funding atau pendanaan awal untuk Danantara diperkirakan mencapai USD 20 miliar.

"Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai USD 20 miliar. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami," ungkapnya.

"Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh," tambah Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Danantara akan berfungsi sebagai super holding BUMN dan juga sebagai kendaraan investasi pemerintah Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari undang-undang baru tentang BUMN yang telah disetujui pada Selasa, 5 Februari 2025.

Danantara diharapkan mampu memperkuat sinergi antara BUMN, menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, serta memastikan tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia berjalan dengan efisien.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Danantara membawa banyak manfaat. Salah satu manfaat tersebut adalah untuk mempercepat investasi yang diperlukan dalam perekonomian nasional.

Menurut Erick, Danantara merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat berasal dari dana yang diperoleh dari sektor korporasi.

"Ini bisa dipakai mengintervensi percepatan investasi atau pertumbuhan ekonomi, baik tadi intervensi yang namanya hilirisasi, apakah pangan, apakah listrik, apakah energi dan lain-lainnya," ujar Erick di Jakarta, Senin 3 Februari 2025.

Pembentukan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara telah diatur dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang telah disetujui pada rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 yang berlangsung pada Selasa 4 Februari 2025.

Ini adalah revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha negara.