Persiapan Ramadan 2025, Kemenko Polkam Gelar Rapat Tingkat Kementerian

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat tingkat kementerian dalam rangka kesiapan menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus.

Pantauan Liputan6.com, Senin (24/2/2025), rapat tertutup terkait persiapan Ramadan 2025 itu digelar sekitar pukul 14.00 WIB di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Tampak jajaran dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN.

Pejabat yang hadir antara lain dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kemudian Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

Lodewijk sempat menyalami para pejabat yang hadir sebelum memulai agenda rapat tersebut. Rencananya, akan ada konferensi pers setelah agenda tersebut selesai.

Berdasarkan informasi, rapat lintas instansi tersebut akan membahas perihal pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 2025, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan, hingga kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik, serta kebijakan tarif tol.

Tidak ketinggalan soal distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, THR pekerja swasta, termasuk dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga informasi perkiraan iklim dan cuaca.

Penentuan awal Ramadan 2025/1446 berpotensi menimbulkan perbedaan karena posisi bulan pada 28 Februari 2025 sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Jika rukyat gagal, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025, memiliki tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°.

"Ini sedikit melebihi kriteria MABIMS, yaitu tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°," katanya yang dikutip dari Youtube Tdjamaluddin, Sabtu (22/2/2025).

Namun, di Surabaya, tinggi bulan hanya 3,7° dengan elongasi 5,8°, yang masih di bawah batas kriteria MABIMS. "Posisi bulan yang terlalu dekat dengan matahari dan ketinggiannya cukup rendah ini menunjukkan kemungkinan besar hilal sulit dirukyat," jelas Thomas.

Selain faktor astronomi, kondisi cuaca juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. "Potensi gagal rukyat cukup besar, selain hilal sangat tipis, faktor cuaca kemungkinan besar juga menjadi kendala," tambahnya.

Ketidakpastian hasil rukyat ini berpotensi memicu perdebatan dalam sidang isbat. Ada dua kemungkinan keputusan yang bisa diambil.

"Pertama, sidang isbat tetap konsisten dengan kriteria MABIMS dan merujuk fatwa MUI 1981. Dengan hasil hisab di Aceh yang memenuhi kriteria, maka 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025," ujar Thomas.

Namun, opsi kedua adalah sidang isbat mengambil keputusan berdasarkan hasil rukyat. "Karena di sebagian besar wilayah Indonesia hilal tidak mungkin dirukyat, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan pada 2 Maret 2025," katanya.

Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada Jumat 28 Februari 2025.  Sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

"Saya pribadi akan ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat karena sidang dihadiri pakar astronomi, pakar fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat," dia menandaskan.