5 Pernyataan Rosan Roeslani Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Kepala Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Prabowo pun menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas Danantara.

Usai ditunjuk sebagai Kepala Danantara Rosan Roeslani akan tetap menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Dia mengatakan tak ada masalah dirinya merangkap dua jabatan sebab keduanya bisa berjalan beriringan.

"Tidak masalah, kita berjalan beriringan," kata Rosan Roeslani usai peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Dia mengatakan Danantara masih satu bidang yang sama dengan investasi. Rosan menilai Danantara dan Kementerian Investasi justru akan melakukan sinergi yang sangat baik.

"Ya, saya kan Menteri Investasi dan hilirisasi. Sedangkan bidang Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Jadi justru akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya," papar Rosan.

Dia pun memastikan Danantara tak kebal hukum. Dia pun mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Danantara.

Rosan menyampaikan KPK bisa mengaudit Danantara apabila ditemukan tindakan yang tak patut dan kriminal. Sementara itu, kata dia, BPK dapat melakukan audit melalui public service obligation atau PSO.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan.

Berikut sederet pernyataan Rosan Roeslani usai ditunjuk sebagai Kepala Danantara dihimpun Tim News Liputan6.com:

Rosan Roeslani akan tetap menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, usai ditunjuk menjadi Kepala Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dia mengatakan tak ada masalah dirinya merangkap dua jabatan sebab keduanya bisa berjalan beriringan.

"Tidak masalah, kita berjalan beriringan," kata Rosan usai peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Dia mengatakan Danantara masih satu bidang yang sama dengan investasi. Rosan menilai Danantara dan Kementerian Investasi justru akan melakukan sinergi yang sangat baik.

"Ya, saya kan Menteri Investasi dan hilirisasi. Sedangkan bidang Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Jadi justru akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya," terang Rosan.

Rosan menyampaikan di sejumlah negara seperti, Uni Emirate Arab (UEA) seorang Menteri Investasi sekaligus menjabat Kepala Badan Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund.

Rosan menuturkan nantinya dirinya tak hanya mengurus peta jalan investasi, namun juga mengakselerasi dana yang ada di Danantara.

"Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami," ujarnya.

"Jadi itu adalah suatu terobosan yang baru, karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasi-nya itu juga kepala dari Sovereign Wealth Fund-nya," sambung Rosan.

Kemudian, Kepala atau CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum. Dia pun mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Danantara.

Rosan menyampaikan KPK bisa mengaudit Danantara apabila ditemukan tindakan yang tak patut dan kriminal. Sementara itu, kata dia, BPK dapat melakukan audit melalui public service obligation atau PSO.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan.

"BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," sambungnya.

Menurut dia, Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi saat ini. Rosan menuturkan dirinya dan jajaran Danantara lainnya bertanggung jawab untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular, dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," jelasnya.

Dia pun meminta kepada jajaran Danantara untuk membuat perencanaan yang matang terkait investasi dan menghindari benturan kepentingan. Rosan meyakini Danantara dapat berjalan baik apabila hal tersebut dilakukan.

"Saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang, dan juga tanpa ada benturan kepentingan, Insya Allah ini bisa berjalan," tutur Rosan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendorong investasi dan penguatan ekonomi nasional.

Dengan mandat langsung dari Presiden, Danantara bertugas mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai 900 miliar USD, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Rosan menegaskan, Danantara merupakan badan yang diawasi secara ketat karena melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaannya.

"Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke Presiden. Itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggung jawaban ke Bapak Presiden," ujar Rosan.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan Danantara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar lembaga ini bersifat terbuka terhadap berbagai pihak.

"Pesan Bapak Presiden, bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya," tambahnya.

Dengan aset yang dikelola sebesar 900 miliar USD, Danantara tidak hanya mengundang investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam investasi bersama dengan mitra asing.

"Karena kita tidak hanya minta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin off the game," kata Rosan.

Rosan Roeslani mengklaim mantan Presiden RI diajak menjadi Dewan Penasihat Danantara.

Mulai dari, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Semua (mantan Presiden) diajak (jadi Dewan Penasihat Danantara)," kata Rosan.

SBY dan Jokowi sendiri hadir saat peluncuran Danantara di halaman belakang Istana Merdeka Jakarta. Bahkan, ketiganya duduk satu meja dengan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo juga melibatkan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Penasihat Danantara.