PSI soal Fenomena #KaburAjaDulu: Tak Ada Salah Merantau ke Luar Negeri, Tapi Diperhitungkan Dulu

Liputan6.com, Jakarta Tren #KaburAjaDulu yang viral di media sosial baru-baru ini menjadi sorotan publik. Tagar ini merepresentasikan kekecewaan dan keresahan sebagian anak muda Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesempatan kerja di dalam negeri, yang mendorong mereka untuk mencari peruntungan di luar negeri.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman mengatakan, tren tersebut sah saja apalagi ada yang ingin bekerja di luar negeri, tapi harus penuh perhitungan.

"Tidak ada salahnya merantau ke luar negeri untuk bekerja, menambah wawasan dan pengalaman. Berangkatlah dengan penuh perhitungan, termasuk memahami dengan baik situasi di negara tujuan. Tapi kalau pergi karena keliru menilai keadaan negeri sendiri atau termakan hasutan pihak tak bertanggung jawab, ya kami menyayangkan,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Menurut Andy, sejumlah kajian beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat di kisaran 3 persen hingga 2026. Pada 2024, di beberapa negara seperti Jepang, bahkan tidak sampai 1 persen.

"Sementara, di tengah situasi global yang cukup menantang tersebut, perekonomian Indonesia 2024 tumbuh mantap di kisaran 5 persen. Kita tahu semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi sebuah negara, semakin tinggi kemampuan menyerap tenaga kerja," jelas dia.

Menurut Andy, kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berinovasi. Salah satunya membentuk Danantara Indonesia.

"Dengan keberadaan Danantara, akan tumbuh lapangan-lapangan kerja baru dari investasi program strategis yang selama ini belum terwujud. Misalnya di bidang infrastruktur dan energi terbarukan,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, perlu diperhatikan situasi di sejumlah negara yang pemerintahan dan warganya kurang bersahabat dengan pendatang. Lihat saja, misalnya, kebijakan Presiden Donald Trump.

"Jadi intinya, persiapan yang matang dan cermat. Kalau cuma mengikuti emosi sesaat karena hasutan sejumlah pihak, lebih baik jangan," pungkas Andy

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan alasan kementeriannya mengkategorikan program magang di luar negeri sebagai bagian dari pekerja migran Indonesia (PMI).

Sebab, menurut Karding, rata-rata perusahaan di luar negeri sering mempekerjakan pekerja dari Indonesia dengan dalih program magang agar memberi upah yang lebih kecil.

"Mohon maaf saya harus katakan ini, sebenarnya ini modus saja untuk mendapatkan cheap labor, tenaga kerja murah," kata Menteri Karding saat rapat dengan Komite III DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Modus mendapatkan pekerja dengan upah yang kecil, kata Menteri Karding, sering ditemukan di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan.

Menurut Menteri Karding, mereka yang ikut program magang di luar negeri, seharusnya bisa mendapatkan gaji sesuai dengan pekerja di sana.

"Karena ketika dia dibilang magang misalnya gajinya hanya Rp10 juta. Tapi ketika dinyatakan kerja, gajinya menjadi Rp25 juta," ungkap Menteri Karding.

Oleh karena itu, Menteri Karding menyebut bahwa kementeriannya akan memperbaiki tata kelola bagi masyarakat yang ingin mengikuti program magang di luar negeri agar mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.

"Nah kedepan itu, ini mau kita tata ulang, kita tiru Filipina lah, magang sama bekerja dianggap bekerja. Nah jadi bilateralnya harus kita perbaiki dengan pemerintah-pemerintah negara Jepang dan sebagainya," kata Menteri Karding.