Tingkatkan Pelayanan Haji, Indonesia Hadirkan 22 Bumbu Khas Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak perusahaan BPKH Limited memperkenalkan 22 jenis bumbu khas Nusantara dalam bentuk pasta. Menurut Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono hadirnya varian baru tersebut sebagai upaya peningkatkan kualitas makanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk musim haji 1446 H (2025).

“BPKH Limited telah bekerja sama dengan 76 dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatkan kualitas makanan bagi jemaah. Bumbu-bumbu ini, termasuk rendang, balado, dan gulai yang bertujuan untuk menjaga cita rasa otentik masakan Indonesia dan meningkatkan efisiensi proses memasak,” kata Sidiq dalam siaran pers diterima, Rabu (26/2/2025).

Sidiq menyatakan dengan penggunaan bumbu pasta, para penyedia katering dapat menjaga keaslian rasa khas Nusantara. Dia meyakini, hal tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan standar kualitas kuliner jemaah haji Indonesia.

“Para chef dari dapur di Mekkah menyambut baik inisiatif yang akan membuat persiapan makanan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya. 

Sidiq memastikan, inisiatif BPKH Limited turut mendapat dukungan dari pelbagai pihak, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Haji Jeddah, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. 

Dia pun berharap, hadirnya bumbu-bumbu khas Indonesia mampu meningkatkan kualitas makanan dan memberikan pengalaman kuliner yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia.

Acara pengenalan bumbu pasta dilakukan pada Senin (24/02) di Kantor Urusan Haji Jeddah. Acara ini juga mencakup penandatanganan kontrak dengan perwakilan dapur katering di Mekkah dan Madinah, serta beberapa importir Arab Saudi.

Diketahui, BPKH adalah lembaga yang melakukanpengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badanhukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH.

BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. 

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.