Jabar Minta Pemkot Depok Intervensi Pembebasan Lahan Underpass Citayam

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana membangun underpass Citayam. Untuk memuluskan rencana tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta melakukan pembebasan lahan di lokasi pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, pihaknya akan mendukung kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dengan membangun underpass bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kemarin sudah melakukan usulan untuk underpass Citayam,” ujar Citra kepada Liputan6.com, Sabtu (1/3/2025).

Citra menjelaskan, usulan pembangunan underpass telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut disambut baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov meminta Pemkot Depok turut melakukan intervensi.

“Dari Provinsi meminta pembebasan lahannya dari Pemerintah Kota Depok di tahun ini,” jelas Citra.

Belum diketahui secara pasti berapa luas lahan yang akan dilakukan pembebasan pada proyek pembangunan underpass di dekat Stasiun Citayam.

Hal ini mengingat lokasi pembangunan underpass merupakan wilayah perbatasan antara Pemerintah Kota Depok dengan Kabupaten Bogor. “Kemudian fisiknya nanti yang mengerjakan Provinsi di tahun 2026,” ucap Citra.

Pemerintah Kota Depok berusaha meminimalisir sejumlah jalan yang kerap mengalami kemacetan. Adapun jalan yang kerap mengalami kemacetan tidak hanya di sekitar Stasiun Citayam. Kemacetan di Jalan Raya Sawangan juga turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok.

“Isu utama mungkin terkait Jalan Raya Sawangan ya,” kata Citra.

DPUPR dan sejumlah dinas terkait lainnya telah melakukan rapat bersama dengan Wakil Wali Kota Depok dan dilanjutkan Wali Kota Depok. Dari pembahasan tersebut, rencana pelebaran Jalan Raya Sawangan akan didahului dengan melakukan pembebasan lahan.

“Jadi ada beberapa titik mungkin yang di simpang-simpang (Jalan Raya Sawangan) dibebaskan atau rekayasa, seperti apa untuk masalah secara infrastrukturnya,” terang Citra.

Citra mengungkapkan, kemungkinan pembebasan lahan di Simpang Jalan raya Sawangan meliputi Simpang Arco menuju Jalan Raya Keadilan, Simpang Parung Bingung, dan Simpang Batu Tugu Sawangan. Namun sebelumnya, secara kedaruratan Satlantas Polres Metro Depok dan Dishub Kota Depok telah melakukan rekayasa lalu lintas.

“Kalau PUPR Depok sambil menunggu pembebasan lahan, akan memanfaatkan daerah milik jalan di sisi kanan kiri sepanjang Jalan Raya Sawangan,” ungkap Citra.

Nantinya, lanjut Citra, daerah milik jalan untuk kanan kirinya akan dimanfaatkan seluas satu meter. Namun pemanfaatan daerah milik jalan tidak boleh digunakan untuk lahan parkir.

“Hal itu pun seperti yang kami lakukan di Jalan Raya Cinere,” ujar Citra.

Citra menilai, pembebasan lahan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga upaya itu akan didahulukan di titik krusial kemacetan. Begitupun dengan mempertimbangkan masalah saluran drainase yang terintegrasi.

“Jadi diperlukan penanganan pengentasan kemacetan dan banjir di Jalan Raya Sawangan,” pungkas Citra.