7 Pernyataan Presiden Prabowo Subianto Terkait Kasus Korupsi yang Dilakukan Koruptor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melangsungkan wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV Retno Pinasti di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait pandangannya terhadap kasus korupsi di Indonesia. Dia mengaku sangat geram dengan hal tersebut dan menilai tindakan tersebut adalah perampokan dengan cara yang seolah legal.

"Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram! Saya juga geram masalah korupsi ini," ujar Prabowo, Senin 7 April 2025.

Prabowo mengaku mengerti, situasi kekayaan Indonesia yang berlimpah adalah sasaran koruptor meraup keuntungan pribadi. Karenanya, presiden mencap mereka sebagai rampok kekayaan negara namun dengan cara yang seolah legal.

Prabowo pun kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap korupsi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan.

Menanggapi pertanyaan publik terkait janji-janji kampanyenya, Prabowo secara terbuka mengungkapkan kegeramannya terhadap para pelaku korupsi yang dinilai telah merampas kekayaan negara secara sistematis dan terselubung.

"Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Saya juga geram masalah korupsi ini. Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, dan terjadi ini kasarnya adalah perampokan. Harus dikatakan perampokan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal," terang Prabowo.

Berikut sederet pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik korupsi yang dilakukan koruptor di Indonesia dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden Prabowo Subianto melangsungkan wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV Retno Pinasti di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang.

Mengutip YouTube Liputan6, Prabowo berbicara terkait pandangannya terhadap kasus korupsi di Indonesia. Dia mengaku sangat geram dengan hal tersebut dan menilai tindakan tersebut adalah perampokan dengan cara yang seolah legal.

"Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram! Saya juga geram masalah korupsi ini," terang Prabowo.

Prabowo mengerti, situasi kekayaan Indonesia yang berlimpah adalah sasaran koruptor meraup keuntungan pribadi. Karenanya, presiden mencap mereka sebagai rampok kekayaan negara namun dengan cara yang seolah legal.

"Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi kasarnya adalah perampokan. Harus dikatakan perampokan dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal!," papar Prabowo.

Presiden Prabowo mengaku sudah mengerti beragam jenis modus dilakukan para koruptor. Bahkan dia menyinggung, cara-cara tender yang umum dilakukan dalam sebuah proyek negara sengaja diatur oleh mereka untuk bertindak kriminal dengan cara yang seolah tak melanggar hukum.

"Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran. Tender, tender sudah diatur siapa pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan atau diumumkan hari Selasa jam 10, kemudian jam 2 sudah tutup. Ada masuk 3 penawaran, tapi semua related. Orang yang sama. Ini praktik sudah terjadi," beber Prabowo.

"Ini kan dari segi hukum tidak salah, jadi saya geram!," tuturnya.

Saat berkonsultasi dengan Jaksa Agung, Prabowo membeberkan ada keresahan yang sama dengan praktik terkait. Malahan sebagai aparat penegak hukum, Jaksa Agung kerap dikalahkan hakim di pengadilan tingkat Mahkamah Agung.

"Jaksa Agung juga kadang-kadang geram. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Naik banding kita menang, tapi di Mahkamah Agung saat peninjauan kembali (PK) kita dikalahkan," papar Prabowo.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyampaikan rencana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai salah satu cara menutup peluang terjadinya suap dan intervensi dalam proses peradilan.

Ia menyebut bahwa dirinya telah meminta Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk menghitung kebutuhan anggaran guna menaikkan gaji hakim secara signifikan.

"Saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Tidak sampai Rp 23 triliun. Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji hakim seluruh Indonesia. Dan signifikan," ungkapnya.

Meskipun menyadari potensi kecemburuan sosial dari aparatur negara lainnya, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah prioritas untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Selain gaji, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan rumah dinas yang layak bagi para hakim.

"Nanti saya dimarahin juga. Kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk hakim harus punya rumah dinas yang layak," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung fenomena 'jalan-jalan' napi korupsi dari dalam penjara yang terjadi karena kekuatan uang. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa salah satu alternatif hukuman adalah dengan menempatkan para koruptor di pulau terpencil yang jauh dari akses keluar masuk.

"Kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Dia sedang kita cari tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat," ucapnya.

Terkait pemiskinan koruptor sebagai bentuk efek jera, Prabowo menyatakan bahwa ia mendukung pengembalian seluruh kerugian negara oleh pelaku, termasuk penyitaan aset hasil korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan adil, terutama dalam mempertimbangkan hak-hak keluarga pelaku yang tidak terlibat.

"Saya berpendapat begini. Kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, ya nanti kepala ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga. Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya," ucap Prabowo.

Saat ditanya tentang usulan hukuman mati bagi koruptor yang marak di media sosial, Prabowo menyatakan bahwa dirinya lebih berhati-hati. Menurutnya, hukuman mati adalah keputusan final yang tidak dapat diubah, padahal dalam praktiknya bisa saja terjadi kekeliruan atau framing terhadap seseorang.

"Sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja, kita yakin 99,9 persen, dia bersalah. Tapi kalau satu persen dia ternyata korban atau difitnah, kita tidak bisa hidupkan dia kembali," katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa secara historis, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia kerap ditunda atau bahkan tidak dilaksanakan oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Ia menilai bahwa efek jera bisa dicapai dengan cara lain yang tetap keras, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

"Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum. Bung Karno tidak melaksanakan, beberapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan. Dan saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum," papar Presiden Prabowo.

Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam melakukan reformasi sistem hukum dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menyerukan pentingnya peran semua pihak, termasuk penegak hukum hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem yang bersih, adil, dan tak memberi ruang bagi koruptor untuk bersembunyi.

Presiden Prabowo mengatakan, telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hasi untuk menghitung kebutuhan anggarannya.

"Jadi langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg," kata Prabowo.

"Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji secara signifikan semua hakim," sambungnya.

Kepala Negara ini menyampaikan, dana APBN Indonesia ternyata mampu untuk memberikan tambahan gaji hakim. Pada hitungan awalnya, dibutuhan dana sekitar Rp 12 triliun untun menaikkan gaji hakim di Indonesia.

"Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp12 triliun, tidak sampai Rp20 triliun," ungkapnya.

Prabowo menyinggung penghematan biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara. Dana itu bisa langsung digunakan untuk menaikkan gaji hakim.

"Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, dan signifikan," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mencari hukuman yang paling membuat jera terhadap koruptor. Hal itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang. Salah satunya, dibangunnya penjara khusus yang jauh dan di tempat pulau yang terpencil.

"Kalau ditempatkan di pulau kecil kan susah dia kalau mau keluar (kabur). Jadi sedang kita cari tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat," kata Prabowo.

Prabowo pun berbicara soal dirampas asetnya dan dimiskinkan. Namun ada pandangan lain, agar hal tersebut bisa lebih adil terhadap keluarga para koruptor. Sebab pelanggaran hukum dilakukan koruptor tak seharusnya juga diderita oleh anak-istrinya.

"Nah masalah dimiskinkan. Saya berpendapat kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak-istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, ya nanti ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga? Karena dosa orang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya," jelas Prabowo.

"Jadi saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera," imbuh dia.

Prabowo mengakui, kekuatan uang dapat membuat koruptor yang dihukum hanya menderita sesaat dengan masa hukuman yang ringan. Hal itu terasa tidak adil, sebab nilai kerugian negara hingga triliunan. Semua dapat didapatkan, dengan kekuatan uang.

"Karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, oke lah aku ditangkap, oke lah aku masuk pengadilan. Paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalan ke 3 tahun, habis itu saya keluar dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa sogok pejabat ini, pejabat itu. Sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Saya memang mengatakan ke aparat penegak hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding!," minta Prabowo.

"Ini masalah serius, ini benar. Rakyat geram, saya yakin kalian semua geram semua. Kalian-kalian mengerti, ya kan? We are not stupid! benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan Rp 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal," sambung dia.

Soal hukuman mati, Prabowo masih menampik ada ruang untuk hal itu. Sebab dalam keyakinannya bisa saja ternyata pelaku sebetulnya adalah korban.

"Kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja, kita yakin 99,9 persen, dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban, atau dia di-frame. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali. Sehingga pada prinsipnya, banyak pelaksanaan hukum mati kan diulur-ulur, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya," beber Prabowo.

Prabowo juga membaca, dalam sejarah kepala negara di Indonesia sejak zaman Soekarno bahwa hukuman mati belum pernah dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini belum ada yurisprudensi terkait hukuman itu bagi koruptor.

"Kita lakukan yurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Bung Karno tidak melaksanakan, beberapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, dan seterusnya. Saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati," Prabowo menandasi.