Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta karena hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2014 belum juga disahkan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang beberapa kali sempat berselisih pendapat dengan Mendagri, kali tampak menerima teguran tersebut. Ahok menilai, wajar bila mendagri mempertanyakan kapan pengesahan APBD DKI. Terlebih semestinya APBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013. "Pasti ditegurlah. Bahkan sudah ada yang ancam mau PTUN-kan kita dari LSM mana gitu," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (20/1/2014).
Akan tetapi, pria yang biasa disapa Ahok itu menginginkan agar teguran tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pemprov DKI saja, melainkan juga ditujukan juga ke DPRD DKI. Pasalnya, penentuan pengesahan APBD DKI berada di tangan DPRD DKI melalui rapat paripurna.
"Ya, bagaimana kalau anggaran kan yang berkuasanya DPRD DKI," kata Ahok.
Ia sendiri yakin DPRD akan mengesahkan APBD DKI pada minggu ini. Akan tetapi dampak keterlambatan pengesahan APBD 2014 sampai akhir Januari ini dikhawatirkan anggaran proyek-proyek baru tidak bisa tidak bisa terserap. Pelaksanaan proyek program pembangunan juga akan terlambat dimulai karena harus melewati proses lelang.
"Dampaknya disahkan akhir Januari, ya anggaran proyek baru nggak bisa terserap. Bisa saja telat dimulai pembangunannya, apalagi kalau tender yang lama. Kecuali e-Catalog, baru bisa cepat," ujar Ahok.
Teguran tersebut dilayangkan Mendagri lantaran ia menganggap DKI Jakarta telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa APBD maksimal harus disahkan sebulan sebelum tahun anggaran berjalan.
"Tegurannya masih bersifat mengingatkan. Jika tidak ada perkembangan, maka akan ada teguran lanjutan," ujar Gamawan dalam pernyataan tertulisnya.
Selain memberikan teguran kepada Pemprov DKI, Gamawan juga mendesak Gubernur Joko Widodo meningkatkan koordinasi dengan DPRD DKI agar pembahasan RAPBD DKI 2014 dapat segera disahkan. "Harus segera dibahas antara eksekutif dan legislatif agar jangan sampai berlarut-larut demi kebaikan bersama," ujarnya. (Luq/Riz)
Baca Juga:
APBD Molor, Mendagri Tegur Jokowi
Dewan Lambat Sahkan APBD 2014, Jokowi: Ajak Tarung Aja!
Ditegur Mendagri, Ahok: APBD 2014 Disahkan Rabu Ini
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang beberapa kali sempat berselisih pendapat dengan Mendagri, kali tampak menerima teguran tersebut. Ahok menilai, wajar bila mendagri mempertanyakan kapan pengesahan APBD DKI. Terlebih semestinya APBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013. "Pasti ditegurlah. Bahkan sudah ada yang ancam mau PTUN-kan kita dari LSM mana gitu," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (20/1/2014).
Akan tetapi, pria yang biasa disapa Ahok itu menginginkan agar teguran tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pemprov DKI saja, melainkan juga ditujukan juga ke DPRD DKI. Pasalnya, penentuan pengesahan APBD DKI berada di tangan DPRD DKI melalui rapat paripurna.
"Ya, bagaimana kalau anggaran kan yang berkuasanya DPRD DKI," kata Ahok.
Ia sendiri yakin DPRD akan mengesahkan APBD DKI pada minggu ini. Akan tetapi dampak keterlambatan pengesahan APBD 2014 sampai akhir Januari ini dikhawatirkan anggaran proyek-proyek baru tidak bisa tidak bisa terserap. Pelaksanaan proyek program pembangunan juga akan terlambat dimulai karena harus melewati proses lelang.
"Dampaknya disahkan akhir Januari, ya anggaran proyek baru nggak bisa terserap. Bisa saja telat dimulai pembangunannya, apalagi kalau tender yang lama. Kecuali e-Catalog, baru bisa cepat," ujar Ahok.
Teguran tersebut dilayangkan Mendagri lantaran ia menganggap DKI Jakarta telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa APBD maksimal harus disahkan sebulan sebelum tahun anggaran berjalan.
"Tegurannya masih bersifat mengingatkan. Jika tidak ada perkembangan, maka akan ada teguran lanjutan," ujar Gamawan dalam pernyataan tertulisnya.
Selain memberikan teguran kepada Pemprov DKI, Gamawan juga mendesak Gubernur Joko Widodo meningkatkan koordinasi dengan DPRD DKI agar pembahasan RAPBD DKI 2014 dapat segera disahkan. "Harus segera dibahas antara eksekutif dan legislatif agar jangan sampai berlarut-larut demi kebaikan bersama," ujarnya. (Luq/Riz)
Baca Juga:
APBD Molor, Mendagri Tegur Jokowi
Dewan Lambat Sahkan APBD 2014, Jokowi: Ajak Tarung Aja!
Ditegur Mendagri, Ahok: APBD 2014 Disahkan Rabu Ini