Atasi Pemukiman Liar, Ahok Terinspirasi Film Mafia

Kendala normalisasi sungai dan waduk yang utama adalah pemukiman liar yang marak di kawasan tersebut. Ditambah dengan penolakan warga untuk direlokasi ke rumah susun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini bahwa warga bantaran sungai dan waduk yang menolak penertiban bukanlah pemilik asli, melainkan hanya penyewa rumah. Maka, sebagai tindakan tegas, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan pajak pemilik bangunan tersebut.

"Kita terinspirasi dengan film Al Capone yang kejar mafia. Nah, kita kejar pajaknya," tegas pria yang karib disapa Ahok itu di Taman Waduk Pluit, Kamis (30/1/2014).

Ia memberi contoh kawasan Greendfield di Jakarta Utara terendam banjir karena bantaran Kali Pesanggrahan yang hanya tinggal 1,5 meter. Pinggiran kali itu awalnya seluas 60 meter, namun semakin berkurang karena dipenuhi rumah-rumah liar.

Menurut Ahok, dari hasil identifikasi Pemprov DKI, sebagian besar warga yang tinggal di tempat itu hanya menyewa dari para pemilik bangunan. Karena itu, pemberi sewa yang mengaku berhak atas bangunan yang dimilikinya selama 39 tahun, akan dikenakan pajak 30%. Ahok mengaku dalam waktu dekat akan melaksanakan perjanjian atau Memorandum of Understandin (MoU) dengan Dirjen Pajak. Hal itu sebagai upaya menghilangkan pemukiman salah peruntukan tersebut.

"Orang miskin sewa rumah di situ. Ada bos-bosnya. Kami akan kejar pajak, pemberi sewa kalau ngotot bilang sudah puluhan tahun tinggal, harus bayar pajak 30 persen. Tidak mau? Pidana!" tegas Ahok.

Ia pun tidak peduli apabila mereka mencoba menyewa jasa preman untuk menolak penertiban yang dilakukan Pemprov. "Ini akan kita kejar, kami tidak kejar preman Anda tapi pajak Anda," ujarnya. (Ein/Yus)

Baca juga:

[VIDEO] Ditinggal Mengungsi, Kawasan Bukit Duri Bak `Kota Hantu`
Banjir, Macet, dan Jakarta
BPBD: Berkat Kerja Jokowi, Banjir 2014 Tak Separah 2013